Padang, Javanusa—Cuaca Sumbar masih sulit diprediksi meski wilayah ini telah melewati puncak musim hujan.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Mahyeldi menyebutkan, puncak musim hujan memang terjadi pada November hingga Desember 2025. Namun, dinamika atmosfer membuat cuaca Sumbar belum sepenuhnya stabil.
“Cuaca ini belum sepenuhnya stabil. Karena itu, masyarakat tetap perlu waspada dan siaga,” kata Mahyeldi saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) penanganan infrastruktur dan kebutuhan dasar pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (5/1/2026).
Ia menegaskan, fluktuasi cuaca perlu disikapi serius oleh semua pihak. Kesiapsiagaan menjadi kunci untuk menekan dampak bencana.
Dampak Sungai Dangkal dan Infrastruktur Rusak
Berdasarkan kajian tim teknis Pemprov Sumbar, hujan berintensitas tinggi berpotensi memperparah kondisi sungai. Sejumlah aliran sungai mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul.
Selain itu, beberapa fasilitas pengendali banjir belum pulih sepenuhnya pascabencana sebelumnya. Kondisi ini meningkatkan risiko luapan air saat hujan deras.
Mahyeldi menekankan, kewaspadaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keselamatan bersama.
Ia meminta warga rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Langkah ini penting untuk mengantisipasi potensi bencana sejak dini.
“Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Edukasi dan kewaspadaan bersama sangat menentukan,” ujarnya.
Alur Informasi Harus Cepat dan Jelas
Gubernur juga menyoroti pentingnya kecepatan penyampaian informasi hingga ke tingkat bawah. Informasi yang jelas dinilai mampu mencegah kepanikan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan.
Dengan koordinasi yang baik, risiko bencana diharapkan dapat ditekan. Dampak terhadap masyarakat pun bisa diminimalkan.
Hadir dalam FGD tersebut unsur Forkopimda Sumbar, bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, serta Forkopimda kabupaten/kota. Sejumlah kementerian dan instansi teknis juga terlibat.
Hadir pula perwakilan BMKG, PLN, Balai Wilayah Sungai, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Bappenas, serta UPT di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Perumahan dan Permukiman. (*/adpsb)
