Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang menggelar rapat rasionalisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Rapat berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (29/9/2025), dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, dan diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kota Padang.
Maigus menjelaskan rapat tersebut menindaklanjuti surat keputusan Kementerian Keuangan tentang Pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Kota Padang diperkirakan kehilangan dana sebesar Rp 459 miliar atau sekitar 24,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dua komponen terbesar yang terpangkas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 328 miliar lebih dan dana untuk gaji PPPK sekitar Rp 115 miliar di tahun 2026. Total kekurangan mencapai Rp 400 miliar. Dana ini sebelumnya digunakan untuk belanja pegawai, operasional, hingga pembangunan. Jadi otomatis harus kita sesuaikan kembali,” ujar Maigus.
Konsekuensi Bagi OPD dan DPRD
Ia menegaskan, pemangkasan ini berdampak pada seluruh perangkat daerah, termasuk belanja rutin pegawai, tunjangan, hingga anggaran DPRD.
“Karena kondisi ini, kita harus segera melakukan penyesuaian. Bahkan penyampaian nota RAPBD 2026 ke DPRD Padang terpaksa ditunda maksimal dua minggu ke depan,” jelasnya.
Data Penurunan Dana
Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, alokasi TKD Kota Padang tahun 2025 mencapai Rp 1,852 triliun. Namun pada 2026, jumlahnya diperkirakan turun menjadi sekitar Rp 1,393 triliun.
Secara nasional, RAPBN 2026 menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun, lebih rendah dari proyeksi 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Kebijakan ini merupakan langkah pemerintah pusat dalam pengetatan fiskal, yang berimbas ke seluruh daerah, termasuk Kota Padang.
Prioritaskan Pelayanan Publik
Meski menghadapi tantangan berat, Pemko Padang menegaskan tetap memprioritaskan pelayanan publik. “Rasionalisasi ini kita lakukan dengan hati-hati agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat merasakan manfaat dari program pemerintah,” pungkas Maigus.
(*/red)
