Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang menghadapi tantangan serius terkait berkurangnya dana transfer dari pusat.
Mulai 2026, pemotongan anggaran diperkirakan mencapai Rp 500 miliar. Kondisi ini menuntut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif mencari peluang pendanaan langsung dari kementerian.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memberikan arahan dalam Wirid Gabungan Pemko Padang di Masjid Nurul Iman, Jumat (3/10/2025).
Maigus menjelaskan, pemangkasan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan optimalisasi Asta Cipta yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan ini membuat sejumlah program pembangunan lebih banyak ditangani langsung oleh pemerintah pusat melalui kementerian.
“Dana transfer daerah dikurangi lebih kurang Rp 500 miliar. Hal ini berlaku untuk semua kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Karena itu, OPD harus bersiap sejak sekarang,” tegasnya.
Strategi Pemko Padang
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal, Pemko Padang menyiapkan kebijakan terukur.
Maigus menekankan agar setiap OPD segera menugaskan tenaga ahli yang memahami Perpres, Inpres, dan sistem penganggaran kementerian.
“Kepala OPD perlu menyiapkan staf khusus yang mampu melacak potensi anggaran di kementerian. Dana pembangunan sebenarnya masih tersedia, hanya mekanismenya berbeda. Kita harus sigap untuk mengaksesnya,” ujarnya.
Jaga Kekompakan Aparatur
Selain itu, Maigus mengingatkan pentingnya kekompakan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan OPD hingga staf teknis.
Menurutnya, tantangan pengelolaan anggaran harus dihadapi bersama dengan semangat pelayanan dan pengabdian.
“Situasi ini harus jadi pelecut semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bekerjalah dengan niat ibadah agar kita diberi hasil terbaik oleh Allah SWT,” pungkasnya. (*/red)
