Pessel, Javanusa—Musibah kebakaran besar yang melanda Pasar Payakumbuh pada Selasa (26/8) menjadi alarm serius bagi sejumlah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Minimnya fasilitas pemadam kebakaran (damkar) yang tersedia saat ini menjadi perhatian utama, terutama untuk wilayah padat penduduk dan pasar tradisional yang rawan bencana serupa.
Menurut Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Pessel, Donki Agung Pribumi, saat ini Pessel hanya mengoperasikan lima unit mobil Damkar yang harus melayani wilayah sangat luas.
Mulai dari Siguntur di perbatasan Padang, hingga Silaut yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu, serta Jangke Ayam di perbatasan Kerinci, Jambi.
“Satu dari lima armada hanya berfungsi sebagai pengangkut air. Dengan cakupan wilayah lebih dari 300 kilometer dan 15 kecamatan, kemampuan ini sangat terbatas,” ujarnya, Selasa (27/8/2025).
Betokar, Solusi Tanggap Darurat dari Nagari untuk Nagari
Sebagai solusi alternatif, pihaknya mendorong pengadaan (Becak Motor Kebakaran) di tingkat nagari.
Bentuknya sederhana, berupa kendaraan roda tiga dengan tangki air berkapasitas 200 liter yang dilengkapi pompa dan selang untuk pemadaman api skala ringan hingga menengah.
Agung menjelaskan, inisiatif ini dapat direalisasikan melalui pemanfaatan Dana Desa (DD) di tiap nagari.
“Kita punya 182 nagari. Jika masing-masing nagari mengalokasikan dana untuk satu unit Betokar. Maka respon terhadap kebakaran bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus menunggu mobil Damkar dari pusat kecamatan atau kabupaten,” katanya.
Selain untuk kebakaran, Betokar juga dapat diandalkan dalam penyaluran air bersih, khususnya di saat terjadi kekeringan atau krisis air yang kerap melanda sejumlah daerah di Pessel.
Satu unit Betokar diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 135 juta. Karena itu, Agung menekankan perlunya dukungan dari kepala daerah agar pengadaan ini masuk dalam prioritas kebijakan pembangunan berbasis nagari.
Perlu Dibentuk Relawan dan Diperkuat oleh DPRD Provinsi
Pengadaan sarana pemadam tidak akan efektif tanpa dukungan sumber daya manusia. Karena itu, Dinas Satpol PP dan Damkar juga mengusulkan agar setiap nagari membentuk tim relawan kebakaran, yang nantinya akan diberi pelatihan dan bertugas mengoperasikan Betokar dalam kondisi darurat.
Selain penguatan di tingkat nagari, pihaknya juga mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi Sumbar, khususnya melalui pengalokasian pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD, untuk menambah unit mobil Damkar kabupaten.
“Secara ideal, Pessel membutuhkan minimal satu mobil Damkar setiap kecamatan. Saat ini baru ada empat pos damkar yang aktif,” ungkapnya.
Adapun upaya penambahan pos pemadam kebakaran kini tengah digagas, termasuk rencana pembangunan pos baru di Kecamatan Koto XI Tarusan dan Silaut. Serta pemindahan pos Damkar dari Balai Selasa ke Kecamatan Linggo Sari Baganti, agar distribusi armada lebih merata dan cepat menjangkau titik-titik rawan kebakaran. (sus)
