Pessel, Javanusa—Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menggelar Forum Diskusi Publik di ruang rapat Sekretaris Daerah Kantor Bupati, Selasa (23/6).
Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas Dukcapil Pessel, Beriskah tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Dukcapil Yef Indra, Kepala Statistik Pessel, Hendro Seprita Deza, Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan, Yusma Joyo, Direktur Rumah Sakit Permata Hati Muslim, perwakilan BKM Sago, biro travel dan umroh, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Beriskan menegaskan forum diskusi publik merupakan amanat dari regulasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Tujuannya agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan melalui forum itu, pemerintah daerah dapat menyatukan pemahaman dengan masyarakat dan pihak eksternal terkait berbagai persoalan administrasi kependudukan yang masih belum optimal.
“Masukan dari publik sangat penting, baik dalam penyusunan kebijakan baru maupun perbaikan kebijakan yang sudah ada. Selain itu, forum ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam layanan administrasi kependudukan,” jelasnya.
Menurut Beriskhan, penyelenggara layanan akan memperoleh berbagai manfaat, di antaranya mendapatkan bahan evaluasi kebijakan, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
“Partisipasi publik tidak hanya sebatas menerima layanan, tetapi juga ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan pelayanan. Ini penting untuk memastikan pelayanan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, dari sisi masyarakat, forum ini memberikan ruang partisipasi yang dijamin Undang-undang, sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.
“Dengan adanya forum ini, diharapkan terjadi keselarasan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan, sehingga dapat meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik,” katanya lagi.
Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta menyoroti masih adanya data penerima bantuan sosial (bansos) lansia yang tidak akurat, di mana sejumlah penerima yang telah meninggal dunia lebih dari dua tahun masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Beriskhan menegaskan permasalahan tersebut terjadi karena belum dilaporkannya peristiwa kematian oleh pihak keluarga atau ahli waris kepada Dukcapil.
“Kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap peristiwa penting, seperti kelahiran maupun kematian, agar data kependudukan selalu akurat dan mutakhir. Akta kematian sangat penting sebagai dasar pembaruan data,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan ke depan pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari melalui petugas di lapangan guna memastikan pelaporan administrasi kependudukan berjalan lebih optimal.
Selain itu, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, ia mendorong penerapan teknologi verifikasi identitas berbasis biometrik, seperti pemindaian wajah (face recognition) atau sidik jari (fingerprint).
“Pemanfaatan teknologi ini akan membantu memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan data,” ujarnya.
Melalui forum ini, Dukcapil Pessel berharap tercipta sistem pelayanan administrasi kependudukan yang semakin baik, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami ke depan, kualitas layanan semakin meningkat, data kependudukan semakin valid, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi,” harapnya.
Peserta forum tersebut dihadiri oleh berbagai unsur, seperti organisasi perangkat daerah (OPD), pihak BPJS, perwakilan rumah sakit, akademisi, statistik, pengadilan agama, jurnalis, lembaga pengguna layanan, serta pelaku usaha, termasuk biro travel, yang turut memberikan masukan demi perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan. (yoniks)
