Padang, Javanusa—Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Sumbar dan Kota Padang mengadakan audiensi dengan Ketua DPRD Sumbar Muhidi di gedung DPRD Sumbar, Rabu (15/1/2025).
Pertemuan ini membahas strategi dan dukungan untuk menunjang kegiatan FPK dalam menjaga kerukunan antar suku dan etnis di Sumbar.
Dalam dialog yang berlangsung dari pukul 9.00 hingga 11.30 WIB, pengurus FPK menyampaikan program kerja ke depan serta kebutuhan sekretariat sebagai pusat aktivitas dan diskusi untuk melahirkan gagasan.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengapresiasi inisiatif FPK dan menyatakan komitmen untuk mendukung kebutuhan tersebut.
“Pengajuan kebutuhan sekretariat harus disampaikan dalam bentuk proposal lengkap dengan rencana anggaran. Kami akan koordinasikan dengan gubernur agar bisa masuk dalam mekanisme APBD,” ungkap Muhidi.
Ia juga menambahkan kebutuhan FPK dapat direalisasikan pada APBD 2025, dengan harapan ada peningkatan pendapatan daerah di tahun berjalan. Komunikasi intensif antara DPRD dan FPK melalui Ketua FPK Sumbar, Otong Rosadi, juga ditekankan untuk memperlancar proses.
“FPK adalah wadah interaksi dan kerja sama masyarakat multi-etnis, bertujuan memupuk dan memelihara pembauran kebangsaan tanpa menghilangkan identitas ras dan etnis,” jelas Otong.
Rencana kerja FPK mencakup sosialisasi pembauran kebangsaan, pembentukan pusat informasi etnis Nusantara di Kota Padang, serta pemberian penghargaan melalui Pembauran Award. Selain itu, FPK merencanakan penyusunan buku Forum Strategis Daerah Sumatera Barat sebagai panduan kerukunan daerah. (*/jn01)
