Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Arry Yuswandi menilai digitalisasi transaksi dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Arry saat mewakili Gubernur Sumbar dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Menurut Arry, perkembangan teknologi perlu berjalan seiring dengan kebutuhan pemerintah dalam memberikan layanan yang efektif dan terbuka kepada masyarakat.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
ETPD Bukan Sekadar Digitalisasi Transaksi
Arry menjelaskan ETPD tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi dalam pembayaran atau transaksi pemerintah. Sistem tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien.
Selain itu, penerapan ETPD dapat memperkuat transparansi serta memastikan setiap transaksi memiliki proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk membangun ekosistem transaksi digital yang berjalan konsisten.
Arry menyebut pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor perbankan, dan pemangku kepentingan lain memiliki peran penting dalam pengembangan ETPD.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Perkuat Sinergi Pengembangan ETPD
Arry berharap Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 tidak berhenti sebagai forum pertemuan. Ia ingin kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antarpihak.
Forum itu juga diharapkan dapat menyatukan langkah dalam pengembangan ETPD di Sumatera Barat. Selain itu, pertemuan tersebut membuka peluang lahirnya inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut. Mereka antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan.
Hadir pula Bupati Padang Pariaman serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Penguatan kemitraan dan sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan mempercepat implementasi ETPD di Sumatera Barat.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel serta memudahkan masyarakat bertransaksi dengan pemerintah daerah. (*)
