Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menjadi narasumber dalam Pekan Politik VIII, yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand), di Auditorium Unand, Senin (27/10/2025).
Dalam kegiatan bertema “Membentuk Generasi Muda Menuju Politik yang Progresif, Bermoral, dan Inklusif”, Fadly Amran menekankan pentingnya membangun politik yang transparan, berintegritas, dan tidak meninggalkan siapapun.
“Kita ingin memiliki karakteristik politik yang progresif. Bermoral, berdasarkan jati diri sebagai masyarakat beragama dan berbudaya. Serta inklusif, no one left behind, artinya politik harus mengayomi semua pihak, dari mahasiswa, petani, hingga kaum disabilitas,” ujarnya.
Fadly Amran menyampaikan saat ini Kota Padang menghadapi pemotongan anggaran lebih dari Rp 300 miliar.
Kondisi ini menuntut adanya gerakan politik yang kuat karena setiap kebijakan Kota Padang, seperti program BPJS Gratis dan Smart Surau, lahir dari keputusan politik.
“Semua perlu gerakan politik. Perlu intervensi dan komunikasi dengan DPRD, dinas terkait, masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Politik harus cair, prinsipnya adalah menggerakkan segala potensi, agar apa yang dijanjikan kepada masyarakat dapat terwujud,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Fadly Amran juga menyoroti rendahnya partisipasi anak muda dalam politik. Dari total 68,3 persen anak muda yang terpapar berita politik, hanya sekitar 14,6 persen yang aktif berpartisipasi.
“Sayang bila potensi besar anak muda berhenti di partisipasi rendah, padahal mereka peduli terhadap isu-isu penting seperti lapangan kerja, pelatihan, inklusivitas, dan kesetaraan gender. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk menggunakan hak politiknya, baik secara langsung maupun melalui pengaruh terhadap kebijakan publik,” katanya.
Fadly Amran mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan melalui media sosial dan aktivitas kampus yang edukatif.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap politik masih fluktuatif akibat isu politik uang dan kasus korupsi.
“Gunakan media untuk mengedukasi, bukan memprovokasi. Jadilah influencer yang membawa pengaruh baik. Politik bukan sekadar kekuasaan, tapi amanah untuk mewujudkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/red)
