Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang berkomitmen mewujudkan Kota Padang menjadi kota yang inklusi, dengan menjamin semua individu mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, layanan dan peluang yang ada di Kota Padang.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar sewaktu menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pembangunan Inklusi Sosial di Kota Padang, di Daima Hotel Padang, Kamis (10/10/2024).
FGD yang digelar oleh SETARA Institut ini juga dihadiri para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, serta BPS Kota Padang, dan Civil Society Organizations.
“Kita berkomitmen menjadikan Padang sebagai kota yang inklusi. Kita telah melakukan beberapa upaya diantaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat, menyediakan akses pendidikan yang setara, pelayanan kesehatan, hingga penguatan kelembagaan dan infrastruktur. Selain itu berkolaborasi dengan sektor swasta dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),” papar Andree Algamar.
Andree menambahkan, Pemerintah Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan untuk menjadikan Kota Padang yang inklusi.
Salah satunya seperti adanya stigma masyarakat yang mengatakan Padang kota intoleran, padahal hal ini tidaklah benar.
“Saya berharap melalui diskusi ini dapat mengumpulkan berbagai ide-ide konkret untuk mewujudkan Kota Padang yang inklusi. Kami yakin dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat,” pungkas Pj Wako.
Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institut, Nabhan Aiqoni menyampaikan, studi inklusi sosial diharapkan menjadi salah satu referensi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Pertemuan ini membahas berbagai isu-isu terkini yang terjadi di Kota Padang. Diantaranya terkait penyediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, isu minoritas agama dan kelompok minoritas, serta masyarakat adat,” sebut Nabhan Aiqoni.
SETARA Institute adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan penelitian dan advokasi untuk demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Lembaga ini didirikan pada tahun 2005 sebagai respons terhadap maraknya diskriminasi, kekerasan, dan fundamentalisme yang mengancam HAM dan pluralisme di Tanah Air. (*/jn01)
