Palembang, Javanusa—Seluruh kepala daerah se-Sumatera, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, menghadiri Forum Ekselerator Negeri di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Kegiatan berlangsung di Wyndham OPI Hotel Palembang pada Sabtu (25/04/2026).
Kementerian Dalam Negeri bersama media nasional menginisiasi forum ini sebagai titik awal pelaksanaan untuk wilayah Sumatera.
Pemerintah pusat memanfaatkan forum tersebut sebagai instrumen strategis untuk mendorong kinerja daerah berbasis indikator pembangunan.
Selain itu, forum ini memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya memanfaatkan ruang ini untuk mempercepat pembangunan dan inovasi pelayanan publik.
Forum juga menghadirkan diskusi, pemaparan praktik terbaik, dan pertukaran gagasan antar daerah. Melalui forum ini, peserta merumuskan solusi inovatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemendagri Dorong Akselerasi dan Insentif Daerah
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa tantangan kepala daerah semakin kompleks di setiap periode kepemimpinan. Ia menyebut forum ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Saat ini kita berdiskusi tentang ekselerasi, bagaimana visi Presiden di tingkat nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun. Pemerintah akan menyalurkan dana tersebut sebagai insentif bagi sekitar 500 pemerintah daerah.
Pemerintah menetapkan indikator penilaian berdasarkan capaian kinerja. Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta inovasi pembiayaan.
Tanah Datar Siap Perkuat Inovasi
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyambut positif program tersebut. Ia menilai kebijakan ini dapat menjadi stimulus bagi daerah untuk terus berinovasi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mereplikasi inovasi unggulan dan memperkuat program prioritas. Fokus tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan UMKM.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mendorong digitalisasi layanan publik. Upaya ini bertujuan menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Ia menambahkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi lokal seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri, Kepala Bagian Perekonomian Frengki Adhitama, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. (*/red)
