Galodo Terjang Arosuka, Nanda Satria Minta Warga Menjauh dan Laporkan Korban Terjebak

Penulis - Redaksi

Selasa, 22 September 2026 - 18:13 WIB

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria. (Foto: Ist)

Arosuka, Javanusa—Galodo menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Senin (21/9/2026) malam.

Material lumpur, tanah, dan batu mengalir deras hingga memasuki kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok dan berdampak ke Jalan Raya Solok–Padang.

Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria meminta warga meningkatkan kewaspadaan.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati kawasan terdampak karena potensi bencana susulan masih perlu diwaspadai.

Nanda Minta Warga Utamakan Keselamatan

Nanda menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam situasi darurat. Warga yang berada di sekitar jalur aliran material diminta segera menjauh dan mencari lokasi yang lebih aman.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati zona yang terdampak. Utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas di lapangan. Jangan mengambil risiko karena kondisi di lokasi bisa berubah sewaktu-waktu,” ujar Nanda.

Selain menjauhi lokasi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu proses pencarian korban. Nanda meminta warga segera menyampaikan informasi jika mengetahui adanya orang yang belum berhasil menyelamatkan diri.

Warga Diminta Laporkan Jika Ada yang Terjebak

Nanda secara khusus meminta masyarakat menghubungi BPBD Kabupaten Solok jika menemukan keluarga, tetangga, atau warga lain yang membutuhkan pertolongan.

“Kalau ada keluarga atau warga yang masih terjebak dan belum mendapatkan pertolongan, segera laporkan kepada BPBD Kabupaten Solok. Informasi dari masyarakat sangat penting agar tim di lapangan bisa segera melakukan pencarian dan evakuasi,” katanya.

Menurut Nanda, informasi cepat dari masyarakat dapat membantu petugas menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan. Karena itu, warga diminta tidak menunda pelaporan ketika menemukan kondisi darurat.

Koordinasi Tim Gabungan Diperlukan

Nanda juga menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menangani dampak galodo Arosuka. Ia berharap BPBD, Basarnas, TNI, Polri, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan relawan bergerak secara terpadu.

Unsur terkait tersebut diharapkan dapat melakukan pemantauan, pencarian, evakuasi, serta penanganan warga terdampak sesuai kondisi di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Nanda mengingatkan warga agar merujuk pada keterangan resmi pemerintah daerah dan petugas yang berada di lokasi.

Jangan Datang ke Lokasi Hanya untuk Melihat

Nanda kembali meminta masyarakat tidak mendatangi kawasan terdampak hanya untuk menyaksikan situasi atau mengambil gambar.

“Yang terpenting sekarang adalah memastikan warga aman. Jangan mendekati lokasi hanya untuk melihat kondisi atau mengambil gambar. Berikan ruang kepada petugas untuk melakukan evakuasi dan penanganan,” tegasnya.

Sementara itu, tim di lapangan masih melakukan pendataan terhadap wilayah yang terdampak galodo. Petugas juga terus memantau kondisi kawasan, termasuk kemungkinan adanya warga yang membutuhkan evakuasi.

Nanda berharap seluruh unsur penanganan bencana dapat bergerak cepat dan tetap terkoordinasi. Warga di sekitar kawasan rawan juga diminta segera mencari tempat aman jika kondisi kembali memburuk. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)