Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mencapai target zero ATS pada 2029.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan Adalah melibatkan sinergi pemerintah kelurahan bersama ninik mamak, bundo kanduang, dan masyarakat untuk mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke jalur pendidikan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Nagari Penanganan ATS yang diikuti lurah, ninik mamak, dan bundo kanduang se-Kota Padang di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka rakor menegaskan penanganan anak tidak sekolah membutuhkan kerja sama seluruh unsur masyarakat.
Ia meminta camat, lurah, RT/RW, LKAAM, KAN, dan bundo kanduang terlibat aktif dalam pendataan, edukasi, serta pendampingan anak.
Menurutnya, kolaborasi hingga tingkat lingkungan sangat penting untuk menemukan anak yang belum mengakses pendidikan sekaligus mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi.
“Penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Untuk itu, camat, lurah, hingga RT/RW, termasuk LKAAM, KAN, dan bundo kanduang, diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan bagi anak,” kata Maigus.
Faktor Ekonomi hingga Perundungan Jadi Penyebab ATS
Maigus menjelaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi. Faktor pergaulan, kondisi lingkungan, pola asuh, serta kurangnya perhatian orang tua juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
Selain itu, perundungan atau bullying dapat menimbulkan trauma dan membuat anak enggan kembali ke sekolah. Karena itu, pemerintah perlu memahami penyebab setiap kasus agar dapat memberikan penanganan yang sesuai.
Maigus juga mengajak masyarakat menghidupkan kembali nilai kebersamaan dalam filosofi Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan.
Menurutnya, semangat tersebut dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk saling peduli terhadap masa depan anak, termasuk mereka yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan.
Sekitar 2.000 Anak ATS Kembali Mengakses Pendidikan
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansyah, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menginput data lebih dari 6.000 anak tidak sekolah. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 anak berhasil ditangani dan diarahkan kembali mengakses pendidikan.
Disdikbud menjalankan sejumlah intervensi untuk membantu anak-anak tersebut. Langkahnya meliputi bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, serta penyediaan akses ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Ikhwansyah meminta masyarakat segera melaporkan anak yang ingin melanjutkan sekolah, tetapi terkendala biaya, kepada lurah setempat. Dengan laporan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan mencarikan solusi.
“Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah,” ujar Ikhwansyah.
Pemko Padang Siapkan Jalur Pendidikan Nonformal
Untuk memperluas akses pendidikan, Pemerintah Kota Padang juga menyediakan alternatif melalui program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Jalur ini dapat menjadi pilihan bagi anak yang enggan kembali ke sekolah formal.
Maigus menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagai bekal untuk membangun masa depan. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan hambatan biaya maupun persoalan lainnya tidak menghalangi anak untuk belajar.
“Pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan demi masa depannya. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan nonformal melalui Paket A, B, dan C bagi anak yang enggan kembali ke sekolah formal,” kata Maigus.
Ia menambahkan, penanganan ATS menjadi salah satu perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang, Fadly Amran.
“Penanganan ATS menjadi perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Padang, Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, kami ingin pendidikan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat,” tutur Maigus.
Melalui penguatan koordinasi pemerintah dan masyarakat, Pemko Padang berupaya menekan jumlah anak tidak sekolah secara bertahap.
Sinergi tersebut diharapkan mempercepat pencapaian target zero ATS pada 2029 sekaligus memastikan lebih banyak anak mendapatkan kesempatan belajar. (*)
