Padang, Javanusa—Peringatan seabad Gempa Padang Panjang 1926 menjadi momentum penting untuk menguatkan budaya kesiapsiagaan bencana melalui pembelajaran sejarah.
Semangat itu mengemuka dalam Lecture and Learning Session Series #46 bertajuk “Seabad Gempa Padang Panjang: Menguatkan Kesiapsiagaan Masa Kini” yang dirangkaikan dengan Diskusi dan Bedah Buku Gempa Tujuh Hari: Sejarah Gempa 1926 di Dataran Tinggi Padang, Mengingat untuk Bertahan karya jurnalis Yose Hendra.
Kegiatan yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas (Unand) melalui Program Studi Magister (S-2) Manajemen Bencana tersebut berlangsung secara hybrid di The Gade Creative Lounge, Perpustakaan Unand, Padang, Rabu (22/7/2026).
Acara berada di bawah arahan Direktur Sekolah Pascasarjana Unand, Prof. Henny Lucida, dan dipimpin oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana, Prof. Yenny Narny. Diskusi menghadirkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, Staf Ahli Kepala BNPB Dody Ruswandi, serta penulis buku Gempa Tujuh Hari, Yose Hendra.
Dalam sesi bedah buku, Rustian menegaskan sejarah merupakan fondasi penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi.
Menurutnya, Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas kegempaan tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan catatan sejarah, sejak 1797 hingga 2022 sedikitnya telah terjadi sembilan gempa besar, mulai dari gempa dan tsunami Megathrust Mentawai 1797, gempa Megathrust 1833, Gempa Padang Panjang-Lembah Anai 1926, Gempa Pasaman 1977, Gempa Kerinci-Solok Selatan 1995, Gempa Solok-Tanah Datar 2007, Gempa Padang 2009, gempa dan tsunami Mentawai 2010, hingga Gempa Pasaman Barat 2022.
“Rangkaian bencana tersebut menunjukkan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, masih memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman gempa bumi. Karena itu, pengurangan risiko bencana harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang,” ujar Rustian.
Ia juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali kearifan lokal sebagai bagian dari strategi mitigasi. Salah satu contohnya ialah rumah panggung tradisional Minangkabau yang memiliki karakter konstruksi adaptif terhadap gempa.
“Desain tiang rumah yang tidak ditanam langsung ke tanah membuat bangunan dapat mengikuti arah guncangan gempa. Prinsip ini memiliki kemiripan dengan konsep base isolator pada teknologi bangunan modern. Rumah gadang bahkan telah dikenal dunia sebagai salah satu ikon arsitektur Indonesia yang aman terhadap gempa,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Kepala BNPB Dody Ruswandi membagikan pengalaman penanganan pascagempa Padang 2009. Menurutnya, bencana tersebut menyebabkan sekitar 249.433 rumah mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat.
Ia menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi melahirkan banyak pembelajaran penting, mulai dari inovasi teknologi konstruksi, penyempurnaan standar bangunan tahan gempa, pembenahan tata kelola perizinan bangunan, peningkatan kapasitas tenaga tukang, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang aman.
“Tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kesadaran itu agar tidak menurun seiring berjalannya waktu,” ujar Dody.
Menghidupkan Memori Sejarah untuk Mitigasi
Dalam sesi bedah buku, Yose Hendra menjelaskan bahwa Gempa Tujuh Hari disusun berdasarkan penelusuran arsip kolonial, surat kabar, laporan ilmiah, hingga penelitian geologi mutakhir untuk menghadirkan kembali memori kolektif tentang salah satu bencana terbesar dalam sejarah Sumatera Barat.
Jurnalis Media Indonesia yang telah berkarya selama 16 tahun itu mengatakan masyarakat Sumatera Barat hidup berdampingan dengan dua sumber utama ancaman gempa, yakni Zona Subduksi Mentawai dan Sesar Sumatra yang hingga kini masih aktif.
“Sejarah menunjukkan gempa besar pada jalur Sesar Sumatra terus berulang, seperti tahun 1822, 1926, dan 2007. Bahkan Sumatera Barat mengenal fenomena doublet earthquake, yaitu dua gempa utama yang terjadi berurutan dalam waktu singkat pada segmen sesar yang berbeda,” jelas Yose.
Ia mengungkapkan bahwa gempa 28 Juni 1926 menjadikan Padang Panjang sebagai kawasan dengan dampak paling parah sehingga kemudian dikenal sebagai Gempa Padang Panjang.
Sedikitnya 2.383 rumah roboh atau rusak berat, dengan 1.709 rumah berada di wilayah X Koto. Korban jiwa mencapai 247 orang, termasuk 220 orang di Padang Panjang dan X Koto. Kerusakan juga meluas ke Fort de Kock (Bukittinggi), Agam, Batusangkar, Payakumbuh, Maninjau, hingga Lubuk Sikaping, dengan kerugian diperkirakan mencapai sekitar 10 juta gulden.
Yose menjelaskan bahwa istilah “Gampo Tujuh Hari” lahir karena setelah gempa utama 28 Juni 1926, ratusan gempa susulan terus mengguncang selama berhari-hari. Bahkan getaran masih tercatat hingga Agustus 1926.
“Istilah itu kemudian menjadi memori kolektif masyarakat Minangkabau mengenai salah satu bencana terbesar abad ke-20. Penyebutannya dipopulerkan media-media pada masa itu dan diperkuat oleh anggota Volksraad Loetan Datoek Rangkajo Maharadjo dalam percakapannya dengan ahli zoologi Edward Richard Jacobson,” ungkapnya.
Kampus Perkuat Literasi Kebencanaan
Direktur Sekolah Pascasarjana Unand, Prof. Henny Lucida, mengatakan Lecture and Learning Session Series menjadi ruang akademik yang mempertemukan hasil riset, pengalaman praktis, serta pembelajaran sejarah dalam membangun budaya sadar bencana.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana Yenny Narny, menegaskan peringatan seabad Gempa Padang Panjang merupakan momentum strategis untuk memperkuat literasi kebencanaan di kalangan mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi, pemerintah, hingga masyarakat.
“Satu abad telah berlalu sejak Gempa Padang Panjang menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Momentum ini menjadi pengingat bahwa membangun masyarakat yang tangguh dimulai dari pengetahuan, kolaborasi, dan aksi nyata,” ujar Prof. Yenny.
Ia menambahkan bahwa sejarah harus dipandang sebagai sumber pengetahuan untuk membangun masa depan yang lebih aman.
“Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi sumber pengetahuan yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana pada masa depan,” pungkasnya.
Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta membahas berbagai strategi pengurangan risiko bencana, pentingnya pelestarian pengetahuan lokal, serta penguatan budaya sadar risiko di tengah tingginya ancaman gempa bumi di Sumatera Barat.
Melalui forum ini, Sekolah Pascasarjana Unand menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan ruang dialog ilmiah yang menghubungkan kajian akademik, pengalaman praktis, dan pelajaran sejarah sebagai fondasi dalam membangun masyarakat Indonesia yang semakin tangguh menghadapi bencana. (*)
