Pariaman, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama Pemerintah Kota Pariaman menutup rangkaian Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi dan Tsunami 2026, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, 29–30 September 2026, di Lapangan Parkir Josal Football Academy, Dusun Sirambang, Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah hadir langsung dalam acara puncak sekaligus menutup kegiatan. Ia didampingi Wali Kota Pariaman Yota Balad, Sestama BNPB Rustian, Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi, Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erasukma Munaf, dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Pariaman Ferry Ferdian Bagindo Putra.
Yota Balad: Kesiapsiagaan Dimulai dari Masyarakat
Wali Kota Pariaman Yota Balad menilai mitigasi bencana menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko ketika bencana terjadi.
Menurutnya, manusia tidak dapat mengendalikan kehendak alam. Namun, masyarakat dapat meningkatkan kesiapan agar dampak bencana bisa ditekan.
“Gladi simulasi ini adalah kunci keselamatan kita. Melalui latihan ini, kita bisa mengasah naluri, melatih refleks, dan memahami jalur evakuasi secara tepat,” kata Yota Balad.
Ia menjelaskan, gempa dapat memicu kepanikan karena masyarakat belum tentu mengetahui tindakan yang harus dilakukan. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko jika warga tidak memahami prosedur penyelamatan diri.
Karena itu, latihan kesiapsiagaan perlu dilakukan secara nyata. Masyarakat harus memahami jalur evakuasi dan mengetahui langkah yang perlu diambil ketika bencana terjadi.
Yota juga meminta peserta tidak menganggap gladi sebagai agenda seremonial. Ia mengajak seluruh pihak memperlakukan simulasi tersebut seperti kondisi bencana yang sebenarnya.
“Setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju titik kumpul, bisa jadi adalah langkah yang akan menyelamatkan nyawa kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita di masa depan,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Kota Pariaman, Yota menyampaikan apresiasi kepada BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memilih Kota Pariaman sebagai lokasi pelaksanaan gladi.
Ia berharap rangkaian latihan selama dua hari dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi masyarakat serta seluruh unsur penanggulangan bencana.
BNPB: Gladi Harus Menemukan Kesenjangan Kesiapsiagaan
Sestama BNPB Rustian mengingatkan bahwa pelaksanaan gladi bukan tujuan akhir. Menurutnya, latihan harus menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana.
“Tujuan sebenarnya dari gladi adalah menemukan gap atau kesenjangan kesiapsiagaan kita,” ujar Rustian.
Ia menilai hasil evaluasi gladi perlu masuk ke dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah. Dengan begitu, setiap kekurangan yang ditemukan dapat diterjemahkan menjadi kebutuhan yang konkret.
“Kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan,” katanya.
Rustian juga menekankan peran masyarakat sebagai first responder atau pihak pertama yang dapat memberikan respons setelah bencana terjadi.
Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, masyarakat berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Karena itu, sistem penanggulangan bencana tidak boleh hanya mengandalkan respons pemerintah.
Pemerintah, TNI, Polri, BPBD, rumah sakit, instansi teknis, dunia usaha, relawan, dan masyarakat perlu memiliki kesiapan masing-masing.
Menurut Rustian, investasi kesiapsiagaan memang tidak selalu terlihat ketika situasi berjalan normal. Namun, kesiapan tersebut dapat menentukan kecepatan evakuasi dan respons saat bencana benar-benar terjadi.
BNPB pun mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman dalam memperkuat kesiapsiagaan.
Rustian mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta seluruh unsur pentahelix penanggulangan bencana.
Mahyeldi Tetapkan Enam Tindak Lanjut
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan keberhasilan gladi tidak hanya terlihat dari kelancaran skenario latihan.
Menurutnya, ukuran penting dari kegiatan tersebut adalah pembelajaran yang diperoleh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya.
“Dari kegiatan ini kita bisa melihat secara jernih apa yang telah kita uji, apa yang telah berjalan baik, dan apa yang masih harus kita perbaiki,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebut rangkaian gladi mencakup Table Top Exercise (TTx), Command Post Exercise (CPx), dan Field Training Exercise (FTx).
Mahyeldi kemudian menyampaikan enam langkah yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan gladi.
Pertama, seluruh hasil evaluasi TTx, CPx, dan FTx harus terdokumentasi secara lengkap dan mendapat tindak lanjut. Kedua, pemerintah perlu memperkuat sistem komando serta koordinasi antarlembaga.
Ketiga, sistem komunikasi dalam kondisi darurat harus terus diuji dan diperkuat. Keempat, pemerintah kabupaten dan kota perlu membawa hasil pembelajaran gladi ke wilayah masing-masing.
Kelima, keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana harus diperluas. Keenam, kesiapsiagaan perlu dibangun menjadi budaya, bukan hanya program pemerintah.
Bencana Tidak Mengenal Batas Administrasi
Mahyeldi menegaskan bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami membutuhkan kerja sama lintas wilayah. Sebab, bencana tidak berhenti pada batas administrasi kabupaten atau kota.
Karena itu, koordinasi antardaerah perlu terus diperkuat. Kolaborasi juga harus melibatkan BNPB, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, serta relawan.
“Semua memiliki peran yang penting, semua adalah bagian dari sistem penanggulangan bencana, dan tidak ada satu pun unsur yang dapat berjalan sendiri,” kata Mahyeldi.
Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas ketika bencana terjadi. Kepentingan sektoral dan batas kewenangan tidak boleh menghambat respons bersama.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumbar, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini,” tutup Mahyeldi. (*)
