Padang Pariaman, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan peran nagari berbasis adat untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat di tengah tantangan yang semakin kompleks.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan hal itu saat membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Tahun 2026 di Lapangan Sepak Bola SMPN 4 Nagari Batu Gadang, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/4/2026).
Mahyeldi menyebut nagari memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat yang menegaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai jati diri masyarakat.
“Nagari merupakan kawasan strategis. Karena itu, nilai adat dan falsafah harus hadir dalam kehidupan sehari-hari,” kata Mahyeldi.
Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumbar untuk serius memperkuat peran nagari. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menghadirkan aturan yang mampu menjaga tatanan sosial masyarakat.
Respons terhadap Tantangan Sosial
Mahyeldi menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat. Ia menyebut pergaulan yang menyimpang dari norma budaya dan agama serta peredaran narkoba sebagai tantangan serius.
“Kita menghadapi berbagai persoalan, termasuk penyimpangan perilaku dan peredaran narkoba. Semua pihak harus terlibat dalam penanganannya,” ujarnya.
Peraturan Nagari sebagai Solusi
Sebagai langkah konkret, Mahyeldi mendorong setiap nagari di Sumbar menyusun Peraturan Nagari berbasis kearifan lokal. Aturan ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus perlindungan bagi generasi muda.
Ia mencontohkan sejumlah nagari yang telah menerapkan kebijakan tersebut, seperti Nagari Nan XX di Lubuk Begalung, Kota Padang, serta Nagari Paninggahan di Kabupaten Solok. Kedua wilayah itu menetapkan pembatasan aktivitas hiburan untuk menekan penyakit masyarakat dan mencegah konflik sosial.
“Peraturan Nagari penting untuk melindungi generasi muda, meminimalisir perilaku menyimpang, serta menciptakan ketertiban,” jelasnya.
Di Nagari Nan XX, masyarakat membatasi aktivitas hiburan hingga pukul 22.00 WIB. Sementara di Nagari Paninggahan, hiburan orgen tunggal hanya berlangsung hingga sore hari guna mencegah keributan pada malam hari.
Dorongan Implementasi di Seluruh Sumbar
Mahyeldi berharap kebijakan serupa dapat diterapkan secara luas di seluruh nagari, desa, hingga jorong di Sumbar. Ia menekankan bahwa setiap aturan tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap setiap nagari mampu menghadirkan aturan yang menjaga nilai adat sekaligus menekan potensi masalah sosial,” tutupnya. (*/adpsb)
