Gubernur Mahyeldi Minta Wali Nagari Berinovasi Wujudkan Ketahanan Pangan

Penulis -

Kamis, 6 Februari 2025 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Pertemuan FKN) Tahun 2025 yang di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB Sumbar, Kamis (6/2/2025). (Foto: ADPSB)

Gubernur Mahyeldi saat menghadiri Pertemuan FKN) Tahun 2025 yang di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB Sumbar, Kamis (6/2/2025). (Foto: ADPSB)

Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh Wali Nagari di Sumbar berkomitmen mewujudkan Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu muara dari program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut dapat direalisasikan melalui pembentukan Lembaga Ketahanan Pangan serta mengembangkan tanaman pangan unggulan.

Permintaan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Pertemuan Forum Komunikasi Nagari (FKN) Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB Sumbar, Kamis (6/2/2025).

Komitmen ini dinilai sangat penting karena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Program Asta Cita yang diusung oleh Pemerintahan Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran harus kita wujudkan bersama-sama, terutama sekali dengan kekuatan para petani,” kata Gubernur dalam sambutannya.

Menurutnya, dukungan tersebut perlu dimulai dengan pemanfatan benih unggul sebagai salah satu komponen utama dalam meningkatkan produktivitas, di mana petani dapat memilih benih yang sesuai dengan selera, kondisi lingkungan, berdaya hasil tinggi, dan bernilai jual tinggi.

“Kita tentu tidak menginginkan nagari-nagari kita hanya menjadi penonton. Sebab, potensi nagari mau pun desa di Sumbar sangat luar biasa. Oleh karena itu kita membutuhkan pengelolaan yang maksimal,” ujarnya.

Terlebih menurut Gubernur, Ketahanan Pangan bukan hal yang baru bagi masyarakat Sumbar. Sebab, dalam kebudayaan Minangkabau sendiri telah dikenal keberadaan rangkiang sebagai simbol adat lumbung pangan yang menjaga ketahanan pangan di tengan masyarakat.

Oleh karena itu, hal yang perlu dijaga ialah kualitas dan kuantitas mutu produknya, sehingga betul-betul sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

“Kami melihat, melalui Dana Nagari/Desa, kita dapat membentuk Lembaga Ketahanan Pangan serta mendukung tersedianya cadangan pangan. Dan, ini dapat dimulai dari memproduksi benih dengan mutu terbaik, dengan memanfaatkan BUMNag di Nagari,” kata Gubernur lagi.

Baca Juga :  Sumbar Raih Tiga Penghargaan Masjid Percontohan Nasional 2024

Gubernur juga menyebutkan ketahanan pangan harus benar-benar didukung dengan ketentuan dukungan dari Dana Desa minimal 20 persen, sehingga dapat menjamin kondisi ketersediaan pangan yang aman, beragam, bergizi, dan terjangkau. Serta, memastikan masyarakat memiliki kemampuan dalam mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan.

Di sisi lain, Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi nagari atau desa di Indonesia, termasuk di Sumbar.

Faktanya saat ini, nagari/desa di Sumbar memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap alokasi dana desa. Di mana pada 2025, sebanyak 1.035 Nagari/Desa di Sumbar mendapatkan total alokasi sebesar Rp1,054 triliun.

Kucuran dana desa ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 Sumbar mendapatkan alokasi sebesar Rp1,023 triliun.

“Dana ini dikucurkan pemerintah untuk membantu Nagari/Desa dalam mewujudkan program pemerintah, sehingga penggunaanya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Syukriah.

Syukriah pun berharap, agar melalui pertemuan FKN tersebut, maka dapat dirumuskan program dan kebijakan yang tepat sasaran serta berdampak positif bagi peningkatan ketahanan pangan di tingkat nagari.

Tampak turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Kepala DPKAD Kabupaten/Kota se-Sumbar, Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Sumbar, serta Wali Nagari/Kepala Desa se-Sumbar. (*/adpsb)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:29 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya

Kamis, 19 November 2026 - 12:33 WIB

Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026

Selasa, 17 November 2026 - 21:44 WIB

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi

Selasa, 17 November 2026 - 13:46 WIB

HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 18:16 WIB

MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar

Minggu, 15 November 2026 - 21:01 WIB

MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika

Minggu, 15 November 2026 - 20:05 WIB

BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Sabtu, 14 November 2026 - 14:50 WIB

BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG

Berita Terbaru