Jakarta, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyerahkan rekomendasi Seminar Wakaf Internasional Sumbar kepada Menteri Agama (Menag) RI di Masjid Istiqlal, Selasa (3/2/2026).
Dokumen itu memuat strategi penguatan wakaf produktif dan optimalisasi dana umat untuk pembangunan daerah. Penyerahan dilakukan dalam pertemuan resmi di ruang VIP Masjid Istiqlal, Jakarta.
Mahyeldi mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil rumusan pakar, praktisi, dan pemangku kepentingan ekonomi syariah.
Fokusnya pada tata kelola wakaf yang produktif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Pemprov Sumbar menilai wakaf dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi umat.
Mahyeldi menegaskan dokumen yang diserahkan bukan sekadar laporan seminar. Isinya berupa peta jalan dan langkah strategis pengembangan wakaf dan dana sosial keagamaan. Targetnya adalah mendorong model wakaf produktif berbasis kebutuhan daerah.
“Penyerahan rekomendasi ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk mendorong pengelolaan wakaf dan dana umat secara lebih produktif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, penguatan regulasi dan kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci implementasi di lapangan. Karena itu, dukungan Kementerian Agama dinilai sangat penting.
Seminar Wakaf Internasional digelar Pemprov Sumbar pada 14–16 November 2025. Forum ini menghadirkan akademisi, nazir wakaf, regulator, dan pelaku ekonomi syariah. Kegiatan tersebut membahas potensi wakaf sebagai sumber pembiayaan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Dari forum itu, lahir sejumlah rekomendasi teknis dan kebijakan. Di antaranya penguatan kapasitas nazir, digitalisasi data wakaf, serta skema wakaf produktif sektor pendidikan dan UMKM.
Sumbar diproyeksikan sebagai salah satu daerah percontohan pengembangan wakaf produktif di tingkat regional.
Potensi Dana Umat untuk Pembangunan Daerah
Mahyeldi menyebut zakat dan wakaf memiliki potensi besar jika dikelola profesional. Dana umat dapat menopang program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, pengelolaannya harus berbasis prinsip tata kelola yang baik.
Menurut dia, integrasi data dan pengawasan menjadi faktor penting. Selain itu, perlu model bisnis sosial agar aset wakaf terus berkembang. Dengan begitu, manfaatnya berkelanjutan.
Sinergi Pemprov Sumbar dan Kemenag RI
Mahyeldi menilai pertemuan dengan Menteri Agama bukan sekadar seremoni penyerahan dokumen. Pertemuan itu menjadi momentum penyelarasan program antara daerah dan pusat. Terutama dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah.
Audiensi juga membahas peluang tindak lanjut rekomendasi di tingkat nasional. Pemprov Sumbar membuka ruang kolaborasi program percontohan wakaf produktif. Implementasi diharapkan segera berjalan bertahap.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardiato, serta Kakanwil Kemenag Sumbar Mustafa dan jajaran. (*/red)
