Bogor, Javanusa—Pemerintah menegaskan percepatan hilirisasi dan ketahanan energi sebagai strategi kemandirian ekonomi. Langkah ini terus diperkuat melalui kebijakan terintegrasi lintas sektor.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (25/3), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan strategi tersebut.
Ia menjelaskan optimalisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Pemerintah juga berupaya menekan ketergantungan terhadap impor energi nasional.
Bahlil melaporkan 20 proyek hilirisasi tahap pertama terus berjalan secara bertahap. Sebagian proyek telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking.
Sementara itu, proyek lainnya dijadwalkan mulai pada bulan depan. Pemerintah menyiapkan tambahan 13 proyek hilirisasi baru. Total investasi proyek tambahan tersebut mencapai sekitar Rp239 triliun. Selanjutnya, pemerintah akan membahas finalisasi proyek tersebut dalam waktu dekat.
Fokus Energi Domestik
Selain hilirisasi, pemerintah juga mengoptimalkan potensi energi domestik secara menyeluruh. Fokus utama diarahkan pada pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil.
Dengan demikian, ketergantungan terhadap impor energi diharapkan dapat ditekan. Kebijakan ini juga mendukung program swasembada energi nasional.
Presiden Prabowo meminta optimalisasi seluruh potensi energi dalam negeri. Hal ini mencakup pengembangan etanol dan biodiesel berbasis CPO secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan kondisi harga batu bara dan nikel. Saat ini, pemerintah belum mengubah kebijakan pengelolaan kedua komoditas tersebut.
Namun demikian, pemerintah terus memantau dinamika pasar global secara berkala. Opsi relaksasi produksi tetap terbuka dengan pendekatan terukur.
Kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan. Dengan begitu, harga komoditas nasional tetap stabil di pasar global.
Penyesuaian Harga dan Penerimaan Negara
Pemerintah memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral nikel. Langkah ini dipertimbangkan agar negara memperoleh nilai lebih adil.
Selain itu, Presiden juga menekankan prioritas kepentingan negara dalam pengelolaan sumber daya.
Pengelolaan tersebut harus menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong optimalisasi penerimaan dari sektor mineral. Upaya ini dilakukan dengan mencari sumber pendapatan yang lebih adil bagi negara.
Bahlil menegaskan tahun 2026 menjadi momentum pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam memberi nilai tambah maksimal.
Selain itu, pemerintah tidak ingin menjual sumber daya dengan harga murah. Dengan demikian, keseimbangan antara harga dan produksi tetap menjadi prioritas. (*/red)
