Jakarta, Javanusa—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Kepada Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi berpesan untuk menjaga situasi politik dan keamanan di tanah air tetap kondusif.
“Tadi saya sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Presiden usai pelantikan.
Presiden meyakini, dengan pengalaman sebagai Panglima TNI Hadi sangat siap untuk menangani masalah polhukam di tanah air.
Baca Juga: Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
“Saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat, sangat siap,” tuturnya.
Kepada AHY, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pesan. Pertama, Presiden mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyelesaikan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif.
“Berkaitan dengan sertifikat elektronik agar lebih masif,” ujar Presiden.
Kedua, Kepala Negara meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon.
“Target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” ujarnya.
Yakin dan Optimis
Terakhir, Presiden memerintahkan AHY untuk menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Presiden pun meyakini, dengan rekam jejak dan latar belakang yang dimiliki, AHY mampu mengemban tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dengan baik.
“Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, pertama, beliau juga alumni Akademi Militer (AKMIL). Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau sangat, akan sangat siap,” tandasnya. (*)
