Padang Pariaman, Javanusa—Jalan penghubung Padang Baru–Kampung Bonai di Parit Malintang mengalami amblas pada Sabtu (22/11).
Kerusakan akses utama tersebut langsung direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui serangkaian langkah teknis dan administratif untuk memastikan mobilitas warga tidak terganggu lebih lama.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA) memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera turun ke lokasi guna melakukan survei teknis, dan hasil analisis lapangan akan menjadi dasar penanganan permanen maupun langkah darurat yang diperlukan.
“Bencana ini harus kita respon dengan cepat dan tepat, sehingga saya instruksikan seluruh jajaran agar bergerak malam ini juga karena masyarakat tidak boleh dibiarkan lama berada dalam kondisi terisolasi,” tegas Bupati.
Selain melakukan peninjauan teknis, Bupati juga menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk segera mengkaji penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat atas bencana yang telah terjadi sejak dua hari sebelumnya.
Sementara khusus untuk ruas Padang Baru–Kampung Bonai, Dinas PUPR diminta segera mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna percepatan proses perbaikan.
Seluruh prosedur administrasi serta mekanisme pelaksanaan diminta diawasi secara ketat oleh Inspektorat agar setiap tahapan penanganan berjalan sesuai ketentuan.
Koordinasi penyusunan SK Tanggap Darurat akan dipimpin oleh BPBD Padang Pariaman, dengan tetap memperhatikan prakiraan cuaca terbaru dari BMKG, dan Bupati menegaskan bahwa langkah penanganan harus mempertimbangkan potensi risiko lanjutan.
“BPBD segera menyiapkan SK Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG, sebab kita harus antisipatif, bukan hanya reaktif,” katanya.
Observasi Lapangan dan Pelaporan Cepat
Pada Sabtu malam, Bupati kembali memberikan instruksi kepada seluruh OPD terkait untuk menyiapkan seluruh dokumen dan administrasi darurat serta melakukan pelaporan cepat kepada Pusdalops BPBD Sumbar dan Pusdalops BNPB.
Sebagai bentuk komitmen penanganan langsung, Bupati bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah kepala OPD memimpin observasi lapangan pada Minggu (23/11/2025).
Peninjauan ini untuk memastikan langkah-langkah strategis dapat segera dieksekusi sehingga jalur penghubung dapat kembali berfungsi dan risiko bencana susulan dapat diminimalisir.
Peringatan BMKG Soal Potensi Bencana Hidrometeorologi
Di sisi lain, BMKG melalui siaran pers bernomor e.B/ME.02.04/039/KPDG/XI/2025 mengingatkan adanya potensi bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah di Sumatera Barat.
Sementara daerah yang masuk kategori rawan meliputi Padang Pariaman, Kota Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.
BMKG mengimbau masyarakat agar tetap siaga, mengenali titik rawan bencana, serta meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca yang berpotensi ekstrem. (*/red)
