Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mengusulkan sejumlah program pengembangan sektor perikanan untuk mendapatkan dukungan anggaran APBN 2027.
Salah satu prioritasnya ialah revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan Pasia Nan Tigo yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar.
Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Jakarta, pada 13–16 Oktober 2026.
Pemko Padang memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sektor perikanan sekaligus menjajaki peluang pendanaan pemerintah pusat.
Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang meminta setiap perangkat daerah lebih aktif mencari sumber pendanaan di luar APBD. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Revitalisasi Sentra Pengolahan Perikanan Jadi Prioritas
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Muhammad Dwi Richie, bersama tim menyampaikan sejumlah usulan program kepada unit kerja terkait di lingkungan KKP RI.
Salah satu usulan yang mendapat sambutan positif ialah revitalisasi UPT Sentra Pengolahan Perikanan (SPP) Pasia Nan Tigo. Pihak KKP RI berencana memprioritaskan alokasi anggaran untuk program tersebut melalui APBN 2027.
Revitalisasi ini diharapkan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengolahan hasil perikanan. Selain itu, pembenahan fasilitas tersebut berpotensi memperkuat daya saing produk lokal serta membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.
Kampung Nelayan Batang Arau Diusulkan Terintegrasi dengan Wisata
Selain penguatan fasilitas pengolahan, Pemko Padang mengusulkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih Tematik di kawasan Batang Arau.
Konsep pengembangan ini mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan wisata bahari, kuliner berbahan dasar ikan, dan kawasan Kota Tua. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik wisata pesisir Kota Padang.
Pengembangan kawasan ini juga sejalan dengan upaya Padang menuju jejaring Kota Gastronomi UNESCO. Menanggapi usulan tersebut, pihak KKP RI menyatakan kesiapan untuk meninjau langsung lokasi pengembangan.
Mini RAS dan Minapadi Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Pada sektor budi daya, Pemko Padang mengajukan program Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS) dan Minapadi. Kedua program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pembudi daya ikan sekaligus mendukung rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemko Padang juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang. Kemitraan ini bertujuan menyediakan pasar yang lebih pasti bagi hasil panen sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
Muhammad Dwi Richie menegaskan bahwa keterhubungan antara produksi perikanan dan kebutuhan pangan menjadi salah satu fokus pengembangan program tersebut.
“Kami berupaya menjemput peluang dukungan dari pemerintah pusat agar program prioritas sektor perikanan di Kota Padang bisa direalisasikan. Harapannya, dukungan ini dapat memperkuat fasilitas pengolahan, mengembangkan usaha perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan SPPG diharapkan dapat membantu penyerapan hasil budi daya ikan lokal secara optimal.
“Untuk Mini RAS dan Minapadi, kami mendorong agar program tersebut terhubung dengan Makan Bergizi Gratis. Kami juga merencanakan kerja sama antara pembudi daya ikan lokal dan 74 SPPG se-Kota Padang agar hasil panen terserap dengan baik. Sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Budi Daya Rumput Laut dan Kerapu Buka Peluang Investasi
Pemko Padang turut membahas pengembangan budi daya rumput laut dan ikan kerapu. Kedua komoditas tersebut dinilai berpotensi memperluas kegiatan usaha perikanan dan menarik investasi.
Pengembangan rumput laut, khususnya, diarahkan untuk membuka peluang pasar berorientasi ekspor. Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas tersebut serta meningkatkan manfaat ekonominya bagi pelaku usaha lokal.
Dalam kunjungan kerja ini, tim Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang juga berkoordinasi dengan sejumlah pejabat KKP RI, yakni Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siry; Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana; serta Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ady Chandra.
Pertemuan tersebut juga melibatkan Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik, Direktur Prasarana dan Sarana Perikanan Budi Daya Enggar Sadtopo, serta Direktur Rumput Laut Nono Hartanto.
Dari Pemko Padang, hadir juga Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Elvida, serta Kepala UPT SPP Pasia Nan Tigo Titin Sumarni. (*)
