Kemenhaj Ancam Cabut Izin dan Pidanakan Travel Umrah yang Telantarkan Jemaah

Penulis -

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 18:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Kemenhaj)

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap travel umrah yang terbukti menelantarkan jemaah.

Selain pencabutan izin operasional, pelaku penipuan dan penyelenggara yang merugikan jemaah juga akan diproses melalui jalur pidana.

Maraknya laporan penelantaran jemaah di Tanah Suci mendorong Kemenhaj memperketat pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pemerintah menegaskan tidak akan memberi ruang bagi penyelenggara yang mengabaikan hak-hak jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan mengenai travel umrah yang meninggalkan jemaah di Jeddah maupun Makkah.

Beberapa kasus terjadi karena tiket kepulangan tidak disediakan, sementara jemaah mendapat informasi yang tidak benar.

“Saya dapat banyak laporan travel-travel umrah yang mentelantarkan jamaahnya dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun Makkah. Tiketnya tidak dibelikan dan jemaah dibohongi. Kami akan bertindak lebih tegas,” ujar Wamenhaj saat menghadiri Pengajian Akbar Jemaah Haji Indonesia di Medan, Jumat (31/7/2026).

Izin Operasional Langsung Dicabut

Menindaklanjuti temuan tersebut, Dahnil menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara perjalanan.

Menurutnya, setiap travel yang terbukti menelantarkan jemaah, meski baru satu kali melakukan pelanggaran, akan langsung dikenai sanksi berupa pencabutan izin operasional.

Pelaku Penipuan Diproses Secara Pidana

Selain sanksi administratif, Kemenhaj juga akan membawa kasus-kasus penipuan ke ranah hukum. Langkah itu berlaku bagi oknum travel, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik ilegal.

Kasus yang menjadi perhatian antara lain penjualan layanan badal dan dam palsu yang disebut telah menyebabkan kerugian jemaah hingga miliaran rupiah. Pemerintah menilai penegakan hukum penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Baca Juga :  Lepas JCH Kloter 16, Pj Sekda Yosefriawan: Jaga Kesehatan
Lindungi Jemaah dari Praktik Curang

Dahnil menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Kemenhaj yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat yang akan menunaikan ibadah.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin jemaah yang berangkat dengan niat beribadah justru menjadi sasaran praktik bisnis yang merugikan.

“Jangan sampai jemaah yang ingin beribadah dijadikan komoditas oleh orang-orang jahat ini. Kasihan ustaz dan kiai yang benar-benar berdakwah, nama mereka ikut dirusak oleh oknum-oknum yang menjual agama,” tegas Wamenhaj.

Masyarakat Agar Selektif Memilih Travel

Dahnil mengimbau masyarakat untuk lebih cermat sebelum memilih travel umrah. Ia meminta calon jemaah memastikan penyelenggara telah terdaftar secara resmi serta memiliki kepastian layanan dan keberangkatan.

Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko penipuan dan memastikan seluruh proses ibadah berjalan dengan aman hingga jemaah kembali ke Tanah Air. (*)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB