Kemenhaj dan Polri Bentuk Satgas Pencegahan Haji Ilegal, Perkuat Pengawasan dan Penindakan

Penulis -

Kamis, 9 April 2026 - 16:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. (Foto: Kemenhaj)

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal.

Pembentukan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan jemaah haji dan umrah serta menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat.

Kebijakan tersebut ditegaskan dalam audiensi di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden yang dijalankan melalui koordinasi antara kementerian dan kepolisian.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan pembentukan satgas dilakukan atas perintah Menteri Haji dan Umrah serta berkoordinasi dengan Kapolri.

“Pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal merupakan tindak lanjut petunjuk Presiden terkait perlindungan jemaah haji,” ujar Dahnil, Kamis (9/4/2026).

Temuan Visa Ilegal dan Upaya Pencegahan

Pemerintah mencatat pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya terdapat sekitar 1.200 penggunaan visa ilegal. Temuan ini menjadi perhatian karena berpotensi merugikan jemaah dan mengganggu tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagai respons, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan, terutama di pintu keluar negara seperti bandara dan pelabuhan, guna mencegah praktik serupa terulang.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti meningkatnya kasus penipuan oleh oknum travel haji dan umrah dengan nilai kerugian yang signifikan. Penanganan kasus-kasus tersebut akan ditempuh melalui langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Polri: Satgas Bekerja Terintegrasi dan Komprehensif

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan Satgas akan bekerja secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dengan pendekatan komprehensif.

Satgas akan menjalankan tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptive, preventif, dan represif. Langkah pre-emptive dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara langkah preventif difokuskan pada pengawasan di bandara dan pelabuhan. Adapun langkah represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Baca Juga :  Komjen Gatot Tri Suryanta Serahkan Jabatan Kapolda Sumbar kepada Irjen Djati Wiyoto Abadhy

Polri mencatat hingga tahun 2026 terdapat 42 kasus penipuan yang masih dalam proses penanganan dengan estimasi kerugian sekitar Rp92,64 miliar. Selain itu, sebanyak 1.243 calon jemaah telah dicegah dari keberangkatan ilegal melalui pemeriksaan dokumen di berbagai bandara.

Pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap calon jemaah memenuhi persyaratan resmi keberangkatan.

Satgas juga akan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan otoritas di Arab Saudi. Selain itu, disiapkan layanan pengaduan (hotline) untuk memudahkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran terkait haji dan umrah.

Kebijakan ini disebut sejalan dengan arahan Presiden untuk memberikan perlindungan maksimal kepada jemaah serta menjaga agar biaya penyelenggaraan ibadah tidak semakin memberatkan masyarakat.

Terkait isu penambahan kuota jemaah haji, pemerintah menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan maupun pembahasan resmi mengenai hal tersebut.

“Sampai hari ini belum ada penambahan kuota jemaah haji,” kata Dahnil.

Melalui pembentukan Satgas Pencegahan Haji Ilegal, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M dapat berlangsung lebih tertib, aman, serta memberikan perlindungan optimal bagi jemaah Indonesia. (*/red)

Berita Terkait

Cegah Penipuan, Kemenhaj Gandeng Kemendes PDT Perkuat Literasi Haji dan Umrah hingga Pelosok Desa
Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka, Ini Rincian Biaya Jemaah di 13 Embarkasi
Seleksi CAT MagangHub Kemenhaj 2026 Digelar 10 November, Ini Jadwal dan Pembagian Sesi
Gagal Berangkat Umrah, 105 Jemaah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Kemenhaj Dukung Arab Saudi Berantas Makelar Ilegal, Pengadaan Haji 2027 Diperketat
Kemenhaj Siapkan Aplikasi SIGAP, Pengaduan Mafia Haji dan Umrah Bisa Dipantau Real-Time
Arab Saudi Mulai Persiapan Haji 2027, Gelar Pelatihan Petugas dari 11 Bidang Layanan
Kemenhaj Blokir Seven Sky View, Diduga Jual Akses Sistem Umrah dan Rugikan Jemaah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB