Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendukung langkah Pemerintah Arab Saudi memberantas praktik makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membersihkan penyelenggaraan haji 2027 dari praktik percaloan yang berpotensi merugikan jemaah.
Kemenhaj menyatakan kesiapan memperkuat pengawasan dan bekerja sama dengan otoritas Arab Saudi. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh proses pengadaan layanan haji berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan perantara ilegal.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai kebijakan tegas Kerajaan Arab Saudi menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Dahnil, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden menginginkan seluruh proses pengadaan layanan haji, baik di Indonesia maupun Arab Saudi, terbebas dari praktik makelar dan percaloan.
Arab Saudi Larang Perantara Ilegal dalam Pengadaan Haji
Dalam surat edarannya, Pemerintah Arab Saudi mengingatkan seluruh pihak agar menjaga integritas dan keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan haji.
Pemerintah setempat juga melarang praktik pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah berupa barang, serta komisi finansial yang berkedok pemasaran atau alasan lainnya.
Praktik tersebut berisiko menaikkan biaya paket layanan tanpa memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah. Oleh karena itu, setiap proses pengadaan hingga penandatanganan kontrak harus mengikuti ketentuan resmi.
“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di Arab Saudi dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” tegas Dahnil.
Kemenhaj Siapkan Pengadaan Layanan Haji 2027
Sebagai langkah konkret, Kemenhaj telah menginisiasi gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Gerakan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Dahnil menyebut persiapan pengadaan layanan haji 2027 di Arab Saudi akan segera berlangsung. Kemenhaj akan mengirimkan tim pengadaan untuk berkoordinasi dengan berbagai penyedia layanan atau provider haji.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Dahnil mengajak publik ikut mengawasi setiap tahapan pengadaan dan melaporkan apabila menemukan indikasi kecurangan.
“Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Pelanggar Terancam Tindakan Hukum
Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk menindak pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga pihak yang membantu maupun menutupi praktik ilegal tersebut.
Sejalan dengan kebijakan itu, Kemenhaj akan memperketat pengawasan internal. Seluruh jajaran yang terlibat dalam pengadaan layanan haji harus menjaga integritas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan.
Melalui kerja sama kedua negara, pemerintah berharap pengadaan layanan haji 2027 berjalan lebih bersih dan profesional. Setiap pengeluaran jemaah harus sebanding dengan kualitas layanan yang mereka terima.
Dengan demikian, kepentingan jemaah menjadi prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan seluruh dana yang dibayarkan menghasilkan pelayanan haji yang layak, aman, dan berkualitas. (*)
