Kemenhaj Selidiki Dugaan Penelantaran 38 Jemaah Umrah di Jeddah, Izin PPIU Terancam Dicabut

Penulis -

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 19:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid. (Foto: Kemenhaj)

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid. (Foto: Kemenhaj)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bergerak cepat merespons laporan dugaan penelantaran puluhan jemaah umrah asal Kalimantan Selatan di Jeddah.

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah untuk menangani persoalan tersebut.

Selain memastikan kondisi para jemaah, Ditjen Pengendalian juga memulai pemeriksaan terhadap PPIU berinisial S yang diduga bertanggung jawab atas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah itu. Langkah tersebut dilakukan pada Jumat (31/7/2026).

Hak Jemaah Menjadi Prioritas

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa perlindungan terhadap jemaah menjadi prioritas utama Kemenhaj.

Menurutnya, pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelenggara yang mengabaikan hak-hak jemaah.

“Jemaah harus menjadi pihak yang paling dilindungi. Kami tidak mentoleransi praktik apa pun yang menyebabkan jemaah terlantar, kehilangan hak pelayanan, atau tidak memperoleh kepastian untuk kembali ke Tanah Air,” kata Harun.

Ia menjelaskan, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan ibadah umrah berada di tangan PPIU.

Karena itu, penyelenggara wajib menjamin seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga proses kepulangan ke Indonesia.

“Setiap PPIU wajib memastikan jemaah tidak terlantar dalam kondisi apa pun. Kepastian tiket kepulangan dan keberlangsungan pelayanan merupakan tanggung jawab penyelenggara, bukan dibebankan kepada jemaah,” ujarnya.

Pemeriksaan Mencakup Dokumen hingga Tiket Kepulangan

Dalam proses penyelidikan, Ditjen Pengendalian akan mengaudit seluruh aspek penyelenggaraan perjalanan umrah. Pemeriksaan meliputi dokumen perjalanan, kontrak pelayanan, ketersediaan tiket kepulangan, serta kepatuhan PPIU terhadap ketentuan perizinan yang berlaku.

Harun menegaskan investigasi dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administratif maupun tindakan lain yang merugikan jemaah.

“Kami akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, Kemenhaj akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan. Tidak menutup kemungkinan sanksi berupa pencabutan izin operasional PPIU apabila pelanggaran yang dilakukan terbukti berat dan mengakibatkan hak-hak jemaah terabaikan,” tegasnya.

Baca Juga :  DBL Indonesia All-Star 2026 Bersinar di National Summer Classic Chicago, Tim Putri Juara dan Putra Raih Peringkat Tiga
Koordinasi dengan KJRI Jeddah Terus Berjalan

Sementara itu, Kemenhaj terus berkoordinasi dengan KJRI Jeddah serta otoritas terkait di Arab Saudi. Upaya tersebut bertujuan memastikan seluruh jemaah memperoleh pendampingan dan mempercepat proses kepulangan mereka ke Indonesia.

Kemenhaj kembali menegaskan bahwa perlindungan jemaah menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

Setiap PPIU yang lalai menjalankan kewajibannya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan. (*)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB