Kemenperin Validasi Industri Kecil untuk Akses TKDN Self Declare

Penulis -

Senin, 2 Maret 2026 - 15:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemenperin validasi pelaku industri kecil untuk akses fasilitas TKDN Self Declare. (Foto: Kemenperin)

Kemenperin validasi pelaku industri kecil untuk akses fasilitas TKDN Self Declare. (Foto: Kemenperin)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Perindustrian memberlakukan mekanisme validasi bagi pelaku industri kecil yang ingin mengakses fasilitas sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui skema self declare.

Validasi ini menjadi prasyarat sebelum pengajuan sertifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi sistem TKDN yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Selain sertifikasi melalui Lembaga Verifikasi Independen (LVI), industri kecil dapat memperoleh Sertifikat TKDN melalui skema self declare tanpa biaya dan dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa penyederhanaan ini ditujukan untuk memperluas akses industri kecil ke pasar yang lebih besar. Namun, setiap pengajuan tetap melalui pemeriksaan kesesuaian dan keakuratan data industri.

“Sertifikasi TKDN self declare diberikan dengan masa berlaku lima tahun, disertai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan,” ujar Menperin dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/3).

Validasi Wajib Sebelum Pengajuan TKDN

Ketentuan teknis validasi diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal IKMA Nomor 261 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Validasi Pelaku Usaha Industri Kecil dalam rangka Penghitungan Nilai TKDN Barang secara Self Declare.

Melalui aturan ini, hanya perusahaan yang telah tervalidasi sebagai industri kecil di SIINas yang dapat mengajukan sertifikasi TKDN self declare. Validasi dilakukan sebelum proses sertifikasi dimulai.

Perusahaan yang berhak mengajukan adalah industri kecil yang:

    • Terdaftar di SIINas
    • Memiliki modal usaha maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
    • Memiliki KBLI sektor industri sesuai ketentuan
    • Telah menyampaikan data industri melalui SIINas
Proses Validasi dan Pemeriksaan

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan bahwa pelaku usaha wajib mengajukan permohonan validasi setelah melengkapi data perusahaan dan laporan triwulan terakhir di SIINas.

Baca Juga :  Suzuki Fronx Resmi Meluncur, Kemenperin Dorong Industri Mobil Ramah Lingkungan di Indonesia

Permohonan dilengkapi dengan:

    • Video proses produksi di pabrik
    • Video lokasi usaha atau area produksi
    • Penyematan informasi lokasi geografis (geotagging)

Tim validasi Ditjen IKMA melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan video dengan batas waktu maksimal 10 hari sejak permohonan diterima. Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring maupun kunjungan lapangan.

Hingga 22 Februari 2026, tercatat 121 perusahaan telah dinyatakan valid sebagai industri kecil dan berhak mengajukan TKDN self declare.

Komponen Utama dan Bobot TKDN

Rincian komponen utama barang di sektor IKM diatur dalam Peraturan Dirjen IKMA Nomor 263 Tahun 2025. Komponen utama didefinisikan sebagai bagian pokok yang memengaruhi fungsi, mutu, dan karakteristik barang.

Aturan ini memuat dua lampiran:

    • Lampiran I: sektor pangan, furnitur dan bahan bangunan, kimia, sandang dan kerajinan, serta logam, mesin, elektronika, dan alat angkut
    • Lampiran II: sektor aneka, berlaku untuk IKM dan industri besar

Bobot penilaian TKDN, baik self declare maupun LVI, terdiri dari:

    • 75% bahan/material langsung
    • 10% tenaga kerja langsung
    • 15% biaya tidak langsung pabrik

Nilai TKDN minimal 25 persen dapat dicapai apabila perusahaan melakukan investasi dan produksi di dalam negeri, memiliki fasilitas produksi sendiri, serta mempekerjakan tenaga kerja WNI.

Apabila jenis barang belum tercantum dalam Perdirjen IKMA Nomor 263 Tahun 2025, penghitungan TKDN dapat mengacu pada peraturan direktorat teknis lain sesuai sektor industri.

Daftar komponen utama tersebut akan dievaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (*/red)

Berita Terkait

Kemenperin Gandeng HIPPINDO dan MR.DIY, 4.100 Produk IKM Berpeluang Tembus Pasar Global
Angkat Motif Songket Minangkabau, Ninano Raih Juara II UMKM Champion Padang 2026
XLSMART Bukukan Pendapatan Rp35,77 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
UMKM Champion Padang 2026 Lahirkan Enam Juara, Siap Tembus Pasar Global
Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang
Hadapi Arus Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siapkan 3.865 Personel dan 518 Armada
Business Matching UMKM Terdampak Bencana di Sumbar Catat Potensi Transaksi Rp1 Miliar
Smartfren Hadirkan Pengalaman Unlimited 5G di Smartfren Fun Run Padang 2026, Ajak Masyarakat Jadi Jagoan Sinyal Se-Indonesia

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:22 WIB

Pemkab Solok Selatan Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 19:17 WIB

Dihadiri Wagub Sumbar, MTQ XLII Pessel Jadi Momentum Menuju Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi 2027

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:47 WIB

Kapolda Sumbar Pimpin Sertijab, Dhani Kristianto Jadi Wakapolda dan Erlis Jabat Dirresnarkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Berita Terbaru