Jakarta, Javanusa—Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) resmi menandatangani nota kesepahaman pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Kesepakatan tersebut juga mencakup Makam Pahlawan Nasional di berbagai daerah.
Langkah ini sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk optimalisasi pengelolaan situs kepahlawanan.
Penandatanganan MoU berlangsung dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Sebelumnya, pertemuan ini menjadi lanjutan dari pembahasan transisi yang telah dilakukan pada pertengahan Maret lalu.
“Jadi hari ini tadi kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Bu Dirjen Pemberdayaan Sosial bertemu Menteri Pertahanan.
Selain itu, pertemuan ini sekaligus menandatangani MoU pengalihan TMP Kalibata dan beberapa makam nasional,” ujar Gus Ipul.
Cakupan Pengalihan Capai 217 Lokasi
Salah satu objek utama pengalihan ini adalah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Kebijakan ini juga mencakup sekitar 217 titik TMP dan Makam Pahlawan Nasional di seluruh Indonesia.
“Ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam optimalisasi pengelolaan TMP nasional dan daerah,” lanjutnya.
Gus Ipul menargetkan proses transisi operasional dimulai pada 1 April 2026. Sejalan dengan itu, mulai April pengelolaan lapangan dipimpin Kementerian Pertahanan melalui jajaran yang ditunjuk.
“Mulai bulan April ini pengelolaan TMP dan makam nasional di 217 titik dipimpin Menteri Pertahanan melalui jajarannya,” jelasnya.
Selama masa transisi, Kemensos tetap memberikan dukungan administrasi, SDM, dan pembiayaan operasional. Proses peralihan diharapkan berjalan lancar hingga Kemenhan siap sepenuhnya.
“Sementara kami memberikan dukungan administrasi dan SDM yang selama ini mengelola TMP,” kata Gus Ipul.
Secara administratif, proses transisi berlangsung hingga akhir tahun 2026. Selanjutnya, pengelolaan penuh akan dilakukan Kementerian Pertahanan pada tahun berikutnya.
“Insya Allah sampai akhir tahun kami masih membantu, kemudian tahun depan sepenuhnya dikelola Kemenhan,” ujarnya.
Penguatan Nilai Kepahlawanan Jadi Fokus
Kebijakan ini bertujuan memastikan pengelolaan TMP tidak hanya fokus pada aspek fisik. Pemerintah juga ingin memperkuat nilai kepahlawanan dan cinta tanah air bagi masyarakat.
“Taman makam memiliki nilai perjuangan, cinta tanah air, dan kepahlawanan yang bisa menjadi inspirasi,” ungkapnya.
Gus Ipul menegaskan keterbatasan anggaran dan SDM menjadi pertimbangan utama pengalihan ini. Oleh sebab itu, pengelolaan dialihkan kepada Kementerian Pertahanan yang dinilai memiliki sumber daya lebih memadai.
“Selama ini anggaran kami terbatas dan SDM belum mencukupi untuk mengelola banyak TMP,” katanya.
Dengan pengalihan ini, pengelolaan TMP diharapkan menjadi lebih optimal ke depan. Selain itu, TMP juga diharapkan menjadi ruang edukasi kebangsaan yang kuat bagi masyarakat.
“Jadi ini bukan hanya mengelola fisik taman, tetapi juga menghadirkan nilai kepahlawanan yang lebih luas,” pungkasnya. (*/red)
