Jakarta, Javanusa—Kementerian Pertanian menyiapkan program hilirisasi subsektor perkebunan nasional dengan fokus pada penyiapan lahan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL), serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Program tersebut menargetkan pengembangan kebun rakyat seluas 870.000 hektare pada periode 2025–2027 dengan alokasi anggaran Rp9,5 triliun. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui pengolahan produk.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan hilirisasi menjadi salah satu upaya pemerintah agar komoditas perkebunan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah.
“Pemerintah mendorong hilirisasi agar hasil perkebunan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga memberikan keuntungan lebih bagi pekebun dan perekonomian nasional,” kata Amran dalam keterangan resmi.
Program hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas perkebunan strategis, yakni tebu, kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete. Komoditas tersebut dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat ekonomi pekebun di berbagai daerah.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat mengatakan proses persiapan program dilakukan melalui pemetaan potensi lahan dan verifikasi langsung di lapangan.
“Kami memastikan kesiapan CPCL dengan memetakan potensi lahan serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pekebun, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Menurut Roni, pengembangan program tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengolahan produk turunan dari komoditas perkebunan. Contohnya gula dari tebu, cokelat dari kakao, produk olahan kelapa, serta berbagai produk rempah dari pala dan lada.
Pemerintah menargetkan program hilirisasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sentra perkebunan serta membuka peluang usaha baru bagi pekebun dan pelaku industri pengolahan. (*/red)
