Jakarta, Javanusa—Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala desa di Indonesia. Ia menilai peran mereka sangat vital dalam keberhasilan program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menkop menegaskan Musyawarah Desa Khusus menjadi kunci utama legalitas koperasi desa.
Dukungan kepala desa mempercepat pembentukan koperasi di berbagai wilayah.
Menkop menyebut Musdesus menjadi pintu masuk legalitas puluhan ribu koperasi. Proses ini memperkuat dasar hukum koperasi melalui Kementerian Hukum.
Pemerintah berhasil membentuk 83.000 badan hukum koperasi yang sah. Perangkat desa bergerak cepat dalam mendukung proses tersebut di lapangan.
Pernyataan dalam Munas PAPDESI
Pernyataan tersebut disampaikan saat Musyawarah Nasional (Munas) II DPP PAPDESI di Jakarta, Senin (11/5).
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting nasional.
Hadir antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati.
Arahan Presiden dan Arah Penguatan Koperasi
Menkop menegaskan program KDKMP merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto. Program ini diarahkan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
Ia menyebut gagasan tersebut sebagai “wangsit” dari pemikiran tokoh koperasi nasional. Tokoh tersebut antara lain Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Margono Djojohadikusumo. Koperasi diharapkan kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional berbasis kekeluargaan.
Pembangunan Infrastruktur Koperasi
Saat ini Koperasi Desa Merah Putih memasuki tahap pembangunan fisik. Pemerintah membangun gudang dan gerai koperasi di puluhan ribu lokasi. Pembangunan tersebut didukung kerja sama strategis dengan TNI.
Infrastruktur ini memperkuat operasional koperasi di seluruh Indonesia.
Pesan Menkop kepada Kepala Desa
Menkop meminta kepala desa menjaga soliditas pada tahap operasional. Ia menekankan pentingnya kerja sama untuk manfaat anggota koperasi.
“Tanpa dukungan dari para kepala desa, mustahil pelaksanaan musyawarah desa khusus itu bisa terselenggara di setiap desa-desa di Indonesia,” ujar Menkop.
Komitmen PAPDESI
Ketua Umum DPP PAPDESI Wargiyati menyampaikan dukungan penuh terhadap program pemerintah. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap organisasi perangkat desa.
Wargiyati menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara kepala desa dan pemerintah pusat.
“Wajib PAPDESI tegak lurus kepada pemerintah dan mendukung program-pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya. (*/red)
