Kepala SPPG Berstatus Penyelenggara Negara, Dilarang Melakukan Segala Bentuk Pungutan

Penulis -

Rabu, 29 Juli 2026 - 07:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala BGN, Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Kepala BGN, Sudaryono saat konferensi pers di Kantor BGN. (Foto: Biro Hukum dan Humas BGN)

Jakarta, Javanusa—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang meminta maupun menerima imbalan dari mitra atau yayasan.

BGN memastikan praktik tersebut masuk kategori gratifikasi karena Kepala SPPG berstatus sebagai penyelenggara negara dan akan dikenai sanksi tegas apabila terbukti melanggar.

Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7), Sudaryono menjelaskan Kepala SPPG merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki kewajiban menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan jabatan.

Karena itu, menurutnya, setiap permintaan fee, tambahan penghasilan, atau bentuk imbalan lain kepada mitra maupun yayasan berkaitan dengan jabatan tidak dapat dibenarkan dan memiliki konsekuensi hukum.

“Barang siapa, kemudian Kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur mana pun, siapa pun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee, atau meminta tambahan dari mitra atau yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah PPPK, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi,” tegas Sudaryono.

Pengadaan Bahan Pangan Harus Transparan

Selain menyoroti praktik pungutan kepada mitra dan yayasan, BGN juga memberikan perhatian khusus terhadap proses pengadaan bahan pangan di setiap SPPG. Sudaryono meminta seluruh Kepala SPPG menjalankan pembelian bahan makanan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa pembelian bahan pangan dengan harga yang tidak wajar maupun permintaan feedback atau imbalan kepada pemasok juga termasuk pelanggaran gratifikasi.

“Karena Kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, atau minta feedback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, kalau terbukti, kami pecat. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup,” tegas Pak Dar.

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Sumbar 25 Juli 2026: Didominasi Cerah Berawan, BMKG Pastikan Tak Ada Cuaca Ekstrem
BGN Buka Pengaduan dan Janji Tindak Tegas

Untuk mencegah penyimpangan, BGN membuka kesempatan bagi mitra, yayasan, maupun pihak lain yang mengetahui dugaan praktik pungutan atau pelanggaran agar segera menyampaikan laporan kepada BGN.

Sudaryono mengatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan pelayanan tetap berjalan sesuai aturan.

Ia juga menekankan bahwa tindakan tegas terhadap oknum pelanggar bertujuan melindungi ribuan Kepala SPPG, mitra, dan tenaga pelaksana yang selama ini bekerja secara jujur dan profesional.

“Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, kemudian merusak citra orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. Orang-orang yang selama ini telah bekerja dengan jujur dan baik kemudian ternodai hanya karena satu atau dua orang oknum yang bekerja tidak baik,” ujarnya. (*)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:53 WIB

4 Film Indonesia Tayang 19 November 2026, Ada Hamka: Awal Mula Vol 3 dan People Pleaser

Selasa, 17 November 2026 - 19:12 WIB

TheOvertunes Rilis Album Ketiga KINI GINI, Hadirkan 12 Lagu dan Kolaborasi dengan Empat Musisi

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Berita Terbaru

Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyerahkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Kamis (19/11/2026). (Foto: Humas Pemkab Solsel)

Kabupaten Solok Selatan

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:38 WIB