Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat total kerugian akibat bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor mencapai Rp2,97 triliun.
Kerugian tersebut mencakup kerusakan ribuan rumah warga serta infrastruktur vital di lima kecamatan terdampak.
Data itu disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat mengikuti Rapat Koordinasi percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, secara daring dari Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (6/1/2026).
Dalam pemaparannya, Fadly menjelaskan bencana yang terjadi pada akhir November 2025 tersebut berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Sebanyak 67.563 jiwa tercatat terdampak langsung akibat banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Kota Padang.
Kerusakan paling signifikan terjadi pada sektor permukiman. Tercatat 5.523 unit rumah warga mengalami kerusakan, dengan rincian 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Selain itu, infrastruktur publik juga mengalami kerusakan serius. Pemko Padang mencatat 13 jembatan terdampak, kerusakan jalan sepanjang 74.327 meter, serta kerusakan pada 22 bendungan dan 56 jaringan irigasi yang berpotensi mengganggu aktivitas pertanian masyarakat.
“Total estimasi kerugian secara keseluruhan akibat bencana ini mencapai Rp2,97 triliun,” ujar Fadly Amran.
Terkait penyaluran bantuan dan percepatan pemulihan, Fadly menegaskan komitmen Pemko Padang untuk segera menyelesaikan proses validasi data kerusakan.
Ia menilai akurasi data menjadi kunci agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif.
“Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Proses validasi data terus dipercepat agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dari kementerian terkait dapat tepat sasaran dan tepat waktu,” katanya.
Selain fokus pada pemulihan fisik, Pemko Padang juga melakukan evaluasi terhadap sistem mitigasi bencana. Langkah ini untuk memperkuat ketahanan kota menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya meminta seluruh pemerintah daerah terdampak, termasuk di Sumbar, untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Tito, data kerusakan yang valid dan terverifikasi menjadi dasar utama agar bantuan relokasi, rehabilitasi, dan perbaikan fasilitas publik tidak terkendala secara administratif.
“Kepala daerah harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan efektif,” ujar Tito Karnavian. (*/red)
