Ketua DPRD Sumbar: Integritas Jadi Kunci Profesionalisme Tenaga Kependidikan di Era Perubahan

Penulis - Redaksi

Senin, 27 Juli 2026 - 22:24 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi saat kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB se-Kota Padang, Senin (27/7/2026).

Padang, Javanusa—Penguatan integritas menjadi fokus utama dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB se-Kota Padang, Senin (27/7/2026).

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menilai integritas, kemampuan beradaptasi, dan budaya belajar menjadi bekal penting untuk menciptakan tenaga kependidikan yang profesional sekaligus mampu menjawab tantangan dunia pendidikan.

Dalam kegiatan bertema “Penguatan Integritas Tenaga Kependidikan”, Muhidi menegaskan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum maupun sarana, tetapi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem pendidikan.

Menurutnya, tenaga kependidikan memegang peran strategis dalam membentuk generasi masa depan. Karena itu, setiap individu harus memiliki integritas, tujuan hidup yang jelas, serta komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Menjadi bagian dari dunia pendidikan bukan sekadar menjalankan profesi, tetapi ikut membentuk kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memiliki integritas, visi hidup yang jelas, serta orientasi untuk meraih keberhasilan di dunia dan akhirat,” ujar Muhidi.

Mengenali Potensi Diri untuk Terus Berkembang

Muhidi menjelaskan bahwa membangun integritas dimulai dari kemampuan mengenali diri sendiri. Pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan dinilai menjadi langkah penting agar seseorang dapat terus meningkatkan kualitas dirinya.

Ia mengatakan, kesadaran terhadap potensi yang dimiliki akan membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang lebih matang, baik dari sisi intelektual maupun spiritual.

“Kita harus mengenali potensi diri. Ketika kita tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan, kita akan lebih mudah berkembang menjadi pribadi yang cerdas, baik secara intelektual maupun spiritual,” katanya.

Adaptif Menghadapi Perubahan dan Terus Belajar

Selain integritas, Muhidi mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan yang berlangsung cepat di dunia pendidikan. Ia menilai peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan harus menjadi kebiasaan agar tenaga kependidikan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Menurutnya, perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, semangat belajar sepanjang hayat menjadi salah satu kunci menghadapi tantangan di masa depan.

“Perubahan akan terus terjadi. Jangan takut menghadapi perubahan, tetapi persiapkan diri dengan ilmu, keterampilan, dan disiplin. Orang yang terus belajar akan mampu mengikuti perkembangan zaman,” ungkapnya.

Budaya Literasi Perkuat Kompetensi Tenaga Kependidikan

Muhidi juga mengajak seluruh peserta menjadikan literasi sebagai budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan membaca dan memperluas wawasan dinilai mampu meningkatkan kompetensi sekaligus mendukung lahirnya generasi unggul.

Ia menambahkan, ilmu pengetahuan menjadi bekal utama dalam mencapai keberhasilan. Menurutnya, Al-Qur’an juga memberikan banyak petunjuk yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan.

“Literasi harus menjadi budaya. Seseorang tidak akan bisa berkembang tanpa ilmu. Untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat, kita harus terus belajar. Al-Qur’an juga telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk bagi kehidupan manusia,” tuturnya.

Menutup penyampaiannya, Muhidi menegaskan bahwa kemajuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh karakter para pendidik dan tenaga kependidikan.

Integritas, profesionalisme, serta komitmen meningkatkan kompetensi diyakini menjadi modal utama dalam mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan mampu bersaing.

“Integritas adalah modal utama dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Jika nilai itu terus dijaga, saya yakin dunia pendidikan di Sumbar akan semakin maju dan mampu melahirkan generasi terbaik untuk bangsa,” tutup Muhidi. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)