Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di HUT ke-81 Sumbar

Penulis - Redaksi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:14 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi membacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dalam upacara yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, Kamis (1/10/2026).

Pembacaan ikrar tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam peringatan yang menggabungkan momentum nasional dengan refleksi perjalanan pembangunan Sumatera Barat.

Muhidi menyampaikan naskah Ikrar Hari Kesaktian Pancasila di hadapan peserta upacara. Sejumlah unsur pemerintahan daerah, Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan turut mengikuti prosesi tersebut.

Muhidi Tekankan Makna Pancasila

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kembali mengingatkan pentingnya menjaga Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai persatuan dan komitmen mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menjadi pesan utama dalam momentum tersebut.

Bagi Sumatera Barat, peringatan kali ini memiliki konteks lebih luas karena berlangsung bersamaan dengan rangkaian Hari Jadi ke-81 provinsi.

Usia 81 tahun menjadi kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengevaluasi perjalanan daerah sekaligus mempersiapkan langkah menghadapi berbagai tantangan baru.

Hari Jadi ke-81 Sumbar Usung Tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh

Peringatan Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat tahun ini mengangkat tema “Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh”.

Tema tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari rangkaian peringatan. Semangatnya diarahkan untuk memperkuat kebersamaan dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi menjadi salah satu unsur penting dalam menghadapi persoalan pembangunan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai elemen daerah memiliki peran dalam menentukan arah kemajuan Sumatera Barat.

Mahyeldi Soroti Persatuan dan Gotong Royong

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut menghadiri upacara tersebut bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.

Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, para kepala OPD, unsur Forkopimda Sumbar, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menekankan pentingnya menjadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan.

Menurutnya, persatuan, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat perlu terus menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Tantangan Sumbar Memasuki Usia 81 Tahun

Memasuki usia 81 tahun, Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, pelestarian kebudayaan, hingga perbaikan pelayanan publik menjadi bagian dari agenda yang perlu mendapat perhatian.

Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila perlu berjalan beriringan dengan pembangunan daerah. Sumatera Barat membutuhkan masyarakat yang solid untuk menghadapi perubahan dan dinamika zaman.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus Hari Jadi ke-81 Sumbar akhirnya menjadi ruang untuk melihat perjalanan masa lalu sekaligus memperkuat komitmen menghadapi masa depan.

Momentum tersebut menegaskan bahwa pembangunan Sumatera Barat tidak hanya membutuhkan program pemerintah, tetapi juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)