Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Polda Perkuat Koordinasi Mengawal Aksi Massa

Penulis - Redaksi

Kamis, 17 September 2026 - 21:57 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat menerima kunjungan Direktur Intelkam Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026). (Foto: Ist)

Padang, Javanusa—Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menegaskan pentingnya koordinasi dengan kepolisian untuk menjaga aksi penyampaian aspirasi tetap aman dan tertib.

Hal itu mengemuka saat Muhidi menerima kunjungan Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kegiatan penyampaian pendapat yang berlangsung di sekitar gedung DPRD Sumbar.

Muhidi mengatakan DPRD Sumbar tetap menyediakan ruang bagi masyarakat dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Ia menilai penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

“Kita selalu terbuka menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Aspirasi tentu kita dengarkan dan kita hormati,” kata Muhidi.

Meski membuka ruang dialog, Muhidi meminta setiap aksi tetap memperhatikan ketertiban. Menurutnya, penyampaian aspirasi perlu berlangsung tanpa mengganggu aktivitas masyarakat dan tugas kelembagaan DPRD.

Ia juga menjelaskan bahwa DPRD tidak selalu dapat menemui seluruh peserta aksi secara bersamaan. Keterbatasan waktu dan agenda kelembagaan menjadi salah satu pertimbangannya.

“Terkadang memang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” ujarnya.

Muhidi Soroti Dinamika Aksi Massa

Dalam pertemuan tersebut, Muhidi turut membahas anggapan mengenai kemungkinan adanya pihak tertentu yang menggerakkan massa dalam sejumlah aksi.

Namun, ia menilai dugaan tersebut tidak bisa disimpulkan tanpa informasi dan dasar yang jelas.

“Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi,” katanya.

Karena itu, komunikasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar dinilai perlu berjalan secara berkelanjutan. Pertukaran informasi dapat membantu kedua pihak memahami perkembangan kegiatan penyampaian aspirasi.

Koordinasi tersebut juga memungkinkan langkah antisipasi dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap berjalan tanpa mengabaikan keamanan dan ketertiban.

“Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati,” tegas Muhidi.

Polda Sumbar Bahas Situasi Kamtibmas

Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan bersama jajaran turut membahas perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumbar.

Pembahasan mencakup dinamika sosial politik serta aktivitas masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di ruang publik.

Pertemuan ini sekaligus memperkuat komunikasi antara lembaga legislatif dan kepolisian. Hubungan koordinatif tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi potensi persoalan sejak awal.

Pertemuan turut dihadiri Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko, serta jajaran.

Rangkaian pertemuan kemudian ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Muhidi kepada Kombes Pol Riki Kurniawan. Seluruh kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. (*)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)