Ketua DPRD Sumbar Terima Surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Cagub-Cawagub Terpilih

Penulis - Redaksi

Jumat, 10 Januari 2025 - 19:11 WIB

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Sumbar Muhidi menerima surat usulan pengesahan dan pengangkatan cagub-cawagub terpilih dari Ketua KPU Sumbar. (Foto: DPRD Sumbar)

Padang, Javanusa—Setelah melakukan peleno penetapan calon terpilih Kamis (9/1/2025), KPU Sumbar sesuai aturan perundang-undangan menyerahkan hasil keputusan, dan mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih pada DPRD.

Surat pengusulan dan pengangkatan nomor 13/PL.02.7.SD/13/2025, diserahkan langsung ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen didampingi Kordiv Teknis Ori Sativa Sa’ban, serta Kabag Teknis dan Hukum Sutrisno, juga Kasubag Teknis Rahman, diterima langsung ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Eviyandri Rajo Budiman serta juga Kabag Hukum dan Perundang-Undangan Syahrir, disaksikan Bawaslu Sumbar, Jumat (10/1/2025).

Sesuai aturan berlaku, KPU harus menyerahkan hasil penerapan dan usulan pada DPRD sehari sehari setelah pleno penetapan, untuk dilanjutkan prosesnya oleh DPRD dan dilanjutkan pada proses ke Mendagri.

Penyerahan berkas usulan pengesahan dan oengangkatan calon terpilih pada pilkada 2024, diterima pimpinan DPRD diruang kerja ketua DPRD Sumbar.

“Sesuai aturan berlaku, kami wajib menyerahkan hasil keputusan pleno pada DPRD, maka saat ini kami serahkan, dan alhamdulillah diterima langsung oleh ketua dan wakil, semua berjalan lancar dengan rasa kebersamaan,” tutur ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen didampingi Ori Sativa.

Senada, Ori menyampaikan semua proses yang disampaikan pada DPRD Sumbar tanpa ada kendala, dan pimpinan sangat welcome serta humanis dengan senyuman tanpa henti.

“Pimpinan DPRD Sumbar sangat humanis dan terbuka, dari awal kita datang sampai penyerahan tampak senyuman dan wajah ceria,” tambah Ori.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi, mengatakan, segera memperoses sesuai dengan aturan berlaku, sehingga semua berjalan baik dan tidak kendala dikemudian hari.

Muhidi juga mengatakan, semua surat yang masuk ke DPRD Sumbar akan selalu disikapi dengan cepat, termasuk juga usulan pengesahan dan pengangkatan calon gubernur-wakil gubernur terpilih pada pemilu kada 2024 lalu.

“Kita segera melakukan proses pengesahan dan pengangkatan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga semua berjalan baik tanpa ada kendala di kemudian hari,” tegas Muhidi.

Muhidi juga menegaskan, semua proses harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak ada keterlambatan dalam jadwal pelantikan nantinya, dan proses pemerintahan tetap berjalan baik, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

“Kita tidak akan pernah mengabaikan semua proses, sehingga berjalan sesuai jadwal, dan itu semua untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tambah Muhidi.

Ia juga meminta agar semua komponen masayarakat kembali bergandengan tangan dalam mendukung program pemerintah ke depan, karena setelah ditetapkan diharapkan tidak ada lagi perbedaan dan perdebatan, sehingga memiliki efek positif pada pembangunan yang akan dirasakan semua komponen masyarakat.

“Mari kembali kita bergandengan tangan dan menghilangkan persaingan masa lalu dalam piliada untuk bersama-sama membantu dan mendukung gubernur terpilih dalam menjalankan program, yang nantinya akan dirasakan semua komponen. Sehingga Sumatera Barat bisa maju dan berkembang lebih cepat tanpa ada kendala,” tutup Muhidi. (*/jn01)

Berita Terkait

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Solsel, Mario Syahjohan Minta UU TPKS Ditegakkan Solsel, Javanusa—Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Solok Selatan (Solsel) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syahjohan. Mario meminta seluruh pihak memperkuat pencegahan dan memastikan setiap laporan kekerasan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum. Menurutnya, dampak kekerasan tidak berhenti pada luka fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan masa depan korban. Sebagai putra daerah Solok Selatan, Mario menilai masyarakat perlu membangun lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Ia juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap sebagai persoalan keluarga yang dapat diselesaikan begitu saja melalui perdamaian. “Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius. Karena itu, setiap kasus harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa yang cukup diselesaikan dengan perdamaian semata,” tegas Mario, Jumat (2/10/2026). Mario Tekankan Penegakan UU TPKS Mario mengatakan aparat dan pihak terkait perlu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS sebagai dasar penanganan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Di antaranya pelecehan seksual nonfisik dan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, Mario menegaskan penanganan perkara tidak cukup hanya mengejar pertanggungjawaban pelaku. Negara dan seluruh pihak terkait juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan. “Yang harus kita pikirkan bukan hanya bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak tanpa stigma,” ujarnya. Perdamaian Jangan Mengorbankan Hak Korban Mario turut mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan perdamaian sebagai jalan pintas dalam perkara kekerasan seksual. Terlebih jika korban merupakan anak, proses penyelesaian harus tetap mempertimbangkan keselamatan dan hak korban. Ia menilai tekanan untuk menjaga nama baik keluarga tidak boleh mengorbankan kepentingan anak. Korban juga tidak seharusnya menanggung beban untuk menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh orang dewasa. “Jangan sampai demi menjaga nama baik keluarga atau alasan lainnya, hak dan keselamatan korban justru dikorbankan. Anak adalah pihak yang harus kita lindungi, bukan pihak yang harus dibebani untuk menyelesaikan persoalan orang dewasa,” katanya. Selain itu, Mario meminta masyarakat berhati-hati terhadap pemberian uang atau imbalan yang berkaitan dengan upaya memengaruhi proses penegakan hukum. Menurutnya, penyelesaian setiap perkara harus berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap Anak Perlu Menjadi Evaluasi Mario juga menyoroti persoalan lain berupa ancaman pembunuhan dan tindakan penyerangan yang dilakukan orang dewasa hingga memasuki pekarangan rumah. Peristiwa tersebut menyasar anak dan pada akhirnya diselesaikan melalui jalan damai. Ia menilai kejadian seperti itu perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Menurut Mario, lingkungan tempat anak tumbuh harus menghadirkan rasa aman, bukan ketakutan. “Ketika yang menjadi korban adalah anak, maka keselamatan dan masa depannya harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin anak-anak tumbuh dalam ketakutan karena merasa lingkungan di sekitarnya tidak memberikan rasa aman,” ujarnya. Perlindungan Perempuan dan Anak Tanggung Jawab Bersama Mario yang telah dua periode menjadi Anggota DPRD Sumatera Barat menegaskan perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada keluarga atau sekolah. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dunia usaha, keluarga dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman. “Keamanan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Negara hadir untuk memberikan perlindungan, sementara masyarakat harus membangun lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi kekerasan,” katanya. Karena itu, Mario mendorong Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat program pencegahan kekerasan. Edukasi masyarakat, pendampingan korban serta sistem pelaporan yang mudah diakses juga perlu diperkuat. Ia berharap sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, korban dan keluarga tidak merasa takut ketika hendak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dorong Solok Selatan Jadi Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak Mario berharap keberhasilan pembangunan Solok Selatan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kemampuan daerah menciptakan ruang hidup yang aman bagi perempuan dan anak juga harus menjadi indikator penting. “Mari kita jadikan Solok Selatan bukan hanya daerah yang maju pembangunannya, tetapi juga kabupaten yang ramah, aman dan memberikan rasa nyaman bagi perempuan dan anak. Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan, dan tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan,” pungkasnya. Menurut Mario, cita-cita menjadikan Solok Selatan sebagai Kabupaten Ramah Perempuan dan Anak membutuhkan komitmen lintas sektor. Penguatan keluarga, edukasi masyarakat, keberanian melapor, pendampingan korban dan penegakan hukum yang konsisten harus berjalan beriringan. “Melindungi perempuan dan anak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga investasi moral untuk memastikan generasi Solok Selatan tumbuh dalam lingkungan yang aman, bermartabat dan penuh kasih,” tutup Mario Syahjohan. (*)