Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui kolaborasi lintas sektor.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menegaskan hal itu saat membuka Workshop Pertemuan Lintas Sektoral Pendukung Klaster Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar di The ZHM Premiere Hotel Padang, Selasa (21/4/2026).
Arry Yuswandi menilai kompleksitas bencana di Sumbar menuntut pendekatan terintegrasi dan kolaboratif antar pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan dampak besar bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 sebagai pelajaran penting.
“Bencana tersebut menimbulkan dampak signifikan, baik korban jiwa, pengungsian, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tercatat 264 jiwa meninggal dunia, 72 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu masyarakat harus mengungsi,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Pendekatan Klaster Dinilai Tingkatkan Efektivitas
Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah mendorong penerapan pendekatan klaster dalam penanggulangan bencana sesuai amanat BNPB.
Pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana.
Namun, Arry Yuswandi mengakui implementasi pendekatan klaster di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Beberapa di antaranya meliputi fungsi klaster yang belum optimal, pembagian peran yang belum jelas, serta mekanisme koordinasi yang belum terpadu.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat pemahaman bersama, membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid, serta menyusun rencana aksi yang benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Peran Strategis Pemprov dan Kolaborasi Multipihak
Arry Yuswandi menegaskan pemerintah provinsi berperan strategis dalam mengorkestrasi sinergi antar pihak. Ia juga memastikan setiap kebijakan dan langkah penanggulangan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemprov Sumbar menyambut inisiatif kolaboratif dalam kegiatan ini, termasuk peran aktif Sumbar Pulih bersama Yayasan Plan International Indonesia.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi kunci membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.
Ia berharap forum ini menghasilkan struktur koordinasi klaster yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta rencana aksi yang terarah dan berkelanjutan.
“Lebih dari itu, kita berharap pendekatan klaster ini benar-benar menjadi bagian integral dalam sistem penanggulangan bencana di Sumatera Barat,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar beserta jajaran, pimpinan Yayasan Plan International Indonesia, pimpinan Platform Sumbar Pulih, BPBD kabupaten/kota, unsur OPD, TNI/Polri, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, relawan kebencanaan, serta para narasumber dan fasilitator. (*/adpsb)
