Jakarta, Javanusa—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi kinerja industri manufaktur nasional, terutama melalui fluktuasi harga energi, gangguan distribusi logistik global, dan ketersediaan bahan baku industri.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah terus memonitor perkembangan konflik karena kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat energi dunia sekaligus jalur penting perdagangan internasional.
“Setiap eskalasi konflik berpotensi memengaruhi harga energi, kelancaran rantai pasok bahan baku industri, serta biaya logistik yang digunakan sektor manufaktur,” kata Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (5/3).
Salah satu faktor yang dinilai paling sensitif bagi sektor industri adalah potensi gangguan distribusi energi global. Kawasan Timur Tengah memiliki jalur vital perdagangan minyak dunia melalui Selat Hormuz.
Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut sehingga gangguan keamanan di kawasan itu dapat memicu kenaikan harga energi internasional.
Dalam beberapa hari terakhir, meningkatnya ketegangan geopolitik juga memicu kekhawatiran terhadap aktivitas pelayaran dan distribusi energi di kawasan tersebut.
Risiko keamanan maritim disebut berdampak pada menurunnya lalu lintas kapal tanker serta meningkatnya biaya pelayaran dan asuransi maritim.
Kenaikan harga energi global dinilai berpotensi berdampak langsung pada biaya produksi industri manufaktur.
Sejumlah sektor yang menggunakan energi sebagai komponen utama produksi antara lain industri petrokimia, logam dasar, semen, dan pupuk.
“Jika harga energi global meningkat dalam jangka waktu panjang, biaya produksi industri manufaktur juga berpotensi naik dan memengaruhi efisiensi produksi serta daya saing produk,” ujar Agus.
Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari perdagangan global.
Gangguan pada jalur logistik internasional dapat meningkatkan biaya pengadaan bahan baku serta memperpanjang waktu pengiriman.
Beberapa sektor industri di Indonesia yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor antara lain industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, serta industri makanan dan minuman.
Menurut Agus, gangguan perdagangan global juga dapat memengaruhi kinerja ekspor manufaktur Indonesia karena permintaan dari negara tujuan ekspor berpotensi mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian ekonomi global.
Untuk mengantisipasi potensi dampak tersebut, pemerintah mendorong penguatan struktur industri hulu, peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri, serta diversifikasi pasar ekspor.
Kemenperin juga mendorong efisiensi energi di sektor industri dan percepatan transformasi menuju industri hijau guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang sensitif terhadap dinamika geopolitik.
Selain itu, pemerintah memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta pengembangan rantai pasok industri domestik guna menekan ketergantungan pada impor bahan baku.
Langkah tersebut juga dikaitkan dengan program ketahanan pangan dan ketahanan energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Kemenperin, sektor industri manufaktur memiliki peran dalam mendukung program tersebut, antara lain melalui industri pupuk, alat dan mesin pertanian, pengolahan pangan, serta pengembangan teknologi energi.
Pemerintah menilai penguatan struktur industri nasional dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak global yang dipicu konflik geopolitik. (*/red)
