Padang, Javanusa—Lima Fraksi DPRD menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Senin (25/11/2024).
Penyampaian tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Imbral, yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra di Ruang Sidang DPRD.
Lima fraksi tersebut, diawali Fraksi Gerindra yang disampaikan Yudha Prasetia. Ia menyampaikan terkait Tenaga Harian Lepas (THL) dan honorer.
“Kami menilai keberadaan mereka patut di apresisi karena loyalitas, dedikasi dan semangat kerja serta telah menjadi ujung tombak di masing-masing OPD. Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk memberikan kepastian dan jaminan melalui solusi terbaik terhadap masa depan mereka,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, sebagai kota pendidikan yang berbasis religius dan memiliki daya saing, masih banyaknya fasilitas pendidikan yang dinilai belum layak perlu untuk dibenahi.
“Kami meminta untuk lebih memperhatikan ini agar pendidikan di Padang Panjang semakin berkembang dan melahirkan generasi-generasi yang memiliki daya saing,” tuturnya lagi.
Sementara itu, Fraksi Nasdem yang disampaikan Andre Hilman Pratama menanyakan langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi penurunan pendapatan transfer agar tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya.
“Kami mengingatkatkan apakah dalam komponen Belanja, anggaran untuk gaji non-ASN selama 2025. Apakah sudah dianggarkan Pemerintah Kota,” ujarnya.
Untuk Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan Vani Utari menyorot persoalan kesemrawutan lalu lintas. Apa alternatif dari Pemko untuk menanggulangi permasalahan yang mengakibat hilangnya beberapa tempat parkir.
“Fraksi PAN selalu mempertanyakan aset-aset Pemerintah Daerah yang tidak jelas legalisasinya. Mohon penjelasannya,” tegas Vani.
Fraksi Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa disampaikan Ridwansyah meminta seluruh OPD benar-benar merancang suatu ide dan gagasan yang implementasi serta orientasinya demi kesejahteraan masyarakat Padang Panjang.
“Terutama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah. Bukan hanya sekadar Padang Panjang Berprestasi yang dampaknya tak dirasakan masyarakat secara langsung. Karena sangat jauh dari relevansi untuk masyarakat banyak. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah tersebut,” jelasnya.
Terakhir, Fraksi PBB PKS melalui Idris menanyakan tentang pemanfaatan dan produktivitas mesin pengolahan kulit. Harusnya dengan mesin itu kota kita sudah menjadi industri kulit. Sehingga bisa memaksimalkan penambahan PAD atau bisa juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Menanggapi persoalan status THL atau tenaga honorer, kami ingin mendapatkan kepastian seperti apa kebijakan yang realistis dan akomodatif dari Pemerintah Kota sehingga tidak menimbulkan masalah baru, baik terhadap tenaga THL sendiri maupun terhadap kekuatan anggaran APBD kita,” ungkapnya.
Ikut hadir Forkopimda, Pj Sekdako, Dr. Winarno, asisten, staf ahli, kepala OPD, camat dan lurah. (*/jn01)
