Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar pertemuan dengan serikat pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Ia menerima perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Kota Padang dan kalangan pekerja. Pemerintah menyerap berbagai aspirasi ketenagakerjaan, mulai dari regulasi, pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa hadir bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi. Sejumlah kepala OPD terkait juga mengikuti pertemuan tersebut, bersama Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Komitmen Pemko Padang
Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen buruh. Ia menilai momentum May Day menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Pertemuan ini diharapkan mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak buruh sesuai regulasi,” tegasnya.
Selanjutnya, Fadly Amran menjelaskan bahwa Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program unggulan.
Ia menekankan konsep Smart City tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
Ia menyebut pemerintah telah menghadirkan berbagai program, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Ia berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial tetap terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit.
Aspirasi FSPMI Kota Padang
Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi dalam pertemuan tersebut. Ia menyoroti percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang dan evaluasi sistem outsourcing serta kontrak kerja.
Selain itu, ia meminta pengawasan pelaksanaan upah minimum berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal, termasuk pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi wali kota. Kami memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day untuk menjaga kondusivitas dan mendorong solusi konkret,” ujarnya. (*/red)
