Menag Tegaskan Sidang Isbat Jadi Penentu Awal Ramadan 1447 H, Ini Mekanisme dan Kriterianya

Penulis -

Selasa, 17 Februari 2026 - 15:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menag Nasaruddin Umar dalam wawancara bersama TVOne terkait dinamika penentuan awal puasa Ramadan 1447 H. (Foto: Ist/Kemenag)

Menag Nasaruddin Umar dalam wawancara bersama TVOne terkait dinamika penentuan awal puasa Ramadan 1447 H. (Foto: Ist/Kemenag)

Jakarta, Javanusa—Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah. Penegasan itu disampaikan saat wawancara daring bersama TVOne, Selasa (17/2/2026).

Menurut Menag, sidang isbat telah menjadi rujukan nasional dalam menentukan awal puasa dan Idul Fitri. Meski ada dinamika perbedaan penetapan di masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tetap berperan sebagai pemersatu.

Menag menyebut sidang isbat memiliki dasar historis dan kelembagaan yang kuat. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, pakar astronomi, ormas Islam, dan lembaga terkait.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, sidang isbat selalu jadi faktor penentu awal puasa dan lebaran. Dalam dua tahun terakhir ada perbedaan, tetapi kami berusaha menjadi media penyatu,” kata Nasaruddin.

Ia menambahkan, keputusan sidang isbat tidak diambil sepihak. Pemerintah menggabungkan data hisab dan hasil rukyat lapangan sebelum menetapkan tanggal resmi.

Perbedaan Metode Ormas Islam Jadi Khazanah Fikih

Menag menjelaskan perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah di kalangan ormas merupakan bagian dari tradisi fikih. Setiap ormas memiliki landasan metodologis masing-masing.

Salah satu contohnya adalah Muhammadiyah yang dikenal menggunakan hisab sebagai penentu utama. Sementara ormas lain menempatkan rukyat sebagai dasar, dengan dukungan perhitungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah perlu konfirmasi langsung posisi hilal dan memutuskannya melalui sidang isbat,” ujarnya. Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia.

Kriteria Hilal Mengacu Standar MABIMS

Dalam penetapan awal Ramadan, Indonesia menggunakan kriteria imkanur rukyat yang disepakati negara anggota MABIMS. Standar ini dipakai bersama oleh Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Batas Minimal Visibilitas Hilal

Kriteria tersebut menetapkan dua parameter utama visibilitas hilal:

    • Tinggi hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam
    • Elongasi minimal 6,4 derajat antara bulan dan matahari
Baca Juga :  Produk Farmasi dan Kosmetik Indonesia Sukses Tembus Ekspor ke Puluhan Negara

Menurut Menag, kriteria ini berbasis data astronomi terbaru. Standar lama 2 derajat dinilai terlalu rendah karena hilal hampir mustahil terlihat pada posisi tersebut.

“Elongasi 6,4 derajat juga merujuk batas fisis visibilitas hilal. Jadi ini bukan sekadar angka, tetapi hasil riset pengamatan,” katanya.

Berdasarkan perhitungan terkini, posisi hilal saat matahari terbenam di Indonesia masih berada pada rentang minus. Angkanya berkisar dari minus 2 derajat 24 menit hingga 0 derajat 58 menit.

“Dengan posisi seperti itu, hampir mustahil bisa dirukyat. Ditambah lagi faktor cuaca seperti mendung yang bisa menghalangi pengamatan,” ujar Menag.

Karena itu, sidang isbat mempertimbangkan data astronomi, laporan rukyat, dan kondisi faktual lapangan sebelum menetapkan keputusan final.

Pemerintah Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

Menag mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan jika terjadi perbedaan awal Ramadan. Ia menilai Indonesia sudah berpengalaman menyikapi perbedaan tanpa konflik sosial.

“Indonesia tetap rukun dan berpengalaman menghadapi perbedaan penentuan 1 Ramadan. Jangan sampai perbedaan memecah kebersamaan,” ucapnya.

Ia juga menyinggung wacana Kalender Hijriah Global Tunggal yang dibahas di forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam. Namun saat ini, pemerintah tetap berpegang pada standar MABIMS sebagai dasar resmi penetapan awal Ramadan. (*/red)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:20 WIB

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Pemko Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik

Jumat, 20 November 2026 - 15:33 WIB

BPBD Padang Tangani 12 Titik Pohon Tumbang Selama Cuaca Ekstrem 18–19 November 2026

Jumat, 20 November 2026 - 14:59 WIB

Tiket Final Fahmil Qur’an dalam Genggaman, Kecamatan Lengayang Siap Bersaing di MTQ ke-42 Pessel

Jumat, 20 November 2026 - 13:31 WIB

MTQ XLII Pessel, Kecamatan Lengayang Perkuat Syiar Al-Qur’an dan Pembinaan Generasi Qurani

Kamis, 19 November 2026 - 20:22 WIB

Pemkab Solok Selatan Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 20:07 WIB

Walau Diguyur Hujan Gerimis, Antusiasme Warga Hadiri Pembukaan MTQ ke-XLII Pessel Tetap Tinggi

Kamis, 19 November 2026 - 19:17 WIB

Dihadiri Wagub Sumbar, MTQ XLII Pessel Jadi Momentum Menuju Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi 2027

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Berita Terbaru

Polres Solok Kota mengamankan seorang pria yang diduga menjadi mucikari. (Foto: Polda Sumbar)

Peristiwa

Polres Solok Kota Ungkap Dugaan TPPO, Pria 26 Tahun Ditangkap

Jumat, 20 Nov 2026 - 16:42 WIB