Padang, Javanusa—Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyalurkan bantuan Rp30,3 miliar untuk korban bencana Sumbar guna mempercepat pemulihan kerja dan ekonomi lokal.
Bantuan ini menyasar program padat karya, pelatihan vokasi, hingga penguatan wirausaha baru. Penyerahan dilakukan di Aula Maninjau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari intervensi pemerintah pusat untuk memulihkan sektor ketenagakerjaan pascabencana di berbagai daerah terdampak di Sumbar. Pemerintah daerah menilai dukungan ini berdampak langsung terhadap pemulihan penghidupan warga.
Menaker Yassierli mengatakan bantuan Rp30,3 miliar disalurkan melalui beberapa program berbasis kerja dan keterampilan. Skema ini dirancang agar korban bencana kembali memiliki sumber pendapatan.
“Ini bagian dari komitmen Kementerian Ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana agar bisa kembali produktif,” kata Yassierli.
Fokus Program: BLKK, Padat Karya, dan Pelatihan Vokasi
Kemnaker membangun Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di lima titik lokasi terdampak. Selain itu, pemerintah menggulirkan 20 paket program padat karya di sejumlah kabupaten dan kota.
Program Tenaga Kerja Mandiri juga menyasar 100 calon wirausahawan baru. Sementara itu, pelatihan vokasi diberikan kepada 5.000 peserta dengan durasi satu hingga tiga minggu.
Selain program berbasis pelatihan, Kemnaker menyerahkan bantuan tunai kepada 125 perwakilan warga terdampak. Penerima berasal dari Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, dan Tanah Datar.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan kerja seperti mesin bor dan mesin air. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan komunitas dan percepatan pemulihan lingkungan.
Yassierli menambahkan, bantuan ini merupakan tahap kedua setelah program Kemnaker Peduli pada Desember lalu. Saat itu, Kemnaker mengirim relawan dan membuka dapur umum di lokasi bencana.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut bencana yang terjadi pada November tahun lalu berdampak luas terhadap infrastruktur dan lapangan kerja. Kerusakan dan kerugian ditaksir melebihi Rp33 triliun.
“Kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga langsung terasa pada sektor ketenagakerjaan dan penghidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak. Wilayah itu mencakup 83 kecamatan, 313 nagari, dan lebih dari 72.000 kepala keluarga.
Mahyeldi menilai bantuan Kemnaker bukan sekadar bantuan sosial. Menurut dia, program ini merupakan intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja.
Ia menyoroti pentingnya program padat karya dan Tenaga Kerja Mandiri bagi Sumbar yang memiliki lebih dari 700.000 unit UMKM. Sektor UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun fisik, tetapi juga menguatkan ekonomi warga. Kolaborasi pusat dan daerah sangat menentukan keberhasilan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan akan mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar penyaluran tepat sasaran.
Pemprov juga menyiapkan pendampingan teknis di lapangan melalui dinas terkait dan jejaring pelatihan kerja. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. (*/adpsb)
