Padang, Javanusa—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana hidrometeorologi di Sumbar, Selasa (14/1).
Kegiatan digelar di Auditorium Gubernur Sumbar dan dihadiri kepala daerah terdampak, termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.
Fokus utama pemulihan diarahkan pada perbaikan akses jalan, jembatan, listrik, dan pasokan air yang rusak akibat banjir dan tanah longsor.
“Memang kita harus mulai dari masalah yang ada. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin tepat strategi penanganannya. Sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat serta pemantauan melalui dasbor kebencanaan menunjukkan pemerintahan daerah secara umum sudah kembali berjalan normal,” kata Mendagri.
Mendagri juga meminta detail titik kerusakan disampaikan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
“Kita ingin titik-titik kerusakan ini jelas, sehingga bisa diteruskan ke kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan lainnya, agar semua pihak bisa bergerak secara terkoordinasi,” tambahnya.
Pemko Pariaman Laporkan Kondisi Mulai Pulih
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan langkah darurat yang diambil Pemko Pariaman pascabencana telah menunjukkan hasil positif. Aktivitas publik, pasar, dan akses transportasi di kota tersebut kini berangsur normal.
“Kita laporkan kepada Mendagri, berkat kerja keras tim di lapangan dan dukungan masyarakat, kondisi Kota Pariaman saat ini sudah membaik. Bantuan telah diberikan kepada korban bencana, termasuk pedagang dan pelaku usaha terdampak. Fokus kami sekarang adalah transisi dari masa darurat menuju fase rekonstruksi permanen. R3P Kota Pariaman juga telah kami serahkan beberapa waktu lalu,” jelas Yota Balad.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar. (*/red)
