Mensos: Desil DTSEN Disusun BPS dengan Ukuran Statistik, Bukan Perkiraan

Penulis -

Minggu, 15 Maret 2026 - 17:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mensos Saifullah Yusuf dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026). (Foto: Kemensos)

Mensos Saifullah Yusuf dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026). (Foto: Kemensos)

Purwakarta, Javanusa—Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode statistik, bukan berdasarkan penilaian subjektif dari pemerintah daerah atau pendamping lapangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026).

Menurut Saifullah Yusuf, proses pemeringkatan dilakukan oleh tenaga ahli BPS dengan pendekatan ilmiah berbasis statistik. Karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak mempercayakan penilaian tersebut kepada lembaga statistik negara.

Ia menjelaskan, peran pemerintah daerah, operator desa, pendamping sosial, serta masyarakat lebih difokuskan pada pemutakhiran data sesuai kondisi riil di lapangan. Data tersebut kemudian diolah oleh BPS melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga.

Saifullah Yusuf juga mengajak masyarakat membantu mendata warga miskin yang belum tercatat dalam data pemerintah. Kelompok ini disebut Presiden Prabowo Subianto sebagai “The Invisible People”, yakni warga yang seharusnya menerima perlindungan sosial namun belum terdata dalam sistem resmi.

Upaya pemutakhiran DTSEN juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperbarui data secara berkala serta memperkuat integrasi basis data nasional.

Meski demikian, pemerintah mengakui proses penyempurnaan data masih terus berlangsung. Pemutakhiran dilakukan secara berkala dengan metode yang telah ditetapkan BPS agar akurasi data meningkat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan lembaganya bertanggung jawab memastikan kualitas DTSEN sebagai basis perumusan kebijakan pemerintah.

Menurut Amalia, DTSEN dirancang sebagai data tunggal nasional yang terus diperbarui sehingga dapat digunakan untuk menentukan sasaran program pemerintah secara lebih tepat.

Baca Juga :  Satpol PP Padang Amankan Empat Remaja Perempuan di Kawasan Masjid Al Hakim

Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengingatkan masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur saat proses survei lapangan agar data yang dihimpun mencerminkan kondisi sebenarnya.

Pemerintah juga membuka partisipasi publik dalam pemutakhiran DTSEN melalui dua jalur, yakni formal dan partisipatif.

Pada jalur formal, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui RT/RW yang diteruskan ke operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa atau kelurahan.

Usulan tersebut dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan dinas sosial sebelum ditetapkan pemerintah daerah.

Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat mengusulkan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos, laporan kepada pendamping PKH, layanan Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut akan diverifikasi oleh BPS dan diperbarui setiap tiga bulan.

Hingga 23 Januari 2026, DTSEN mencatat sekitar 289 juta individu dan lebih dari 95 juta keluarga yang telah dipadankan secara nasional. Data tersebut digunakan oleh lebih dari 24 kementerian dan lembaga sebagai dasar penentuan sasaran berbagai program pemerintah.

Proses pemutakhiran juga terus berjalan. Saat ini tercatat 56.228.037 individu dalam 17.762.228 keluarga telah diperbarui datanya. Dari jumlah tersebut, 529.577 keluarga mengalami perubahan peringkat desil sebagai hasil penyesuaian kondisi sosial ekonomi terbaru. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB