Jakarta, Javanusa—Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menyusun undang-undang yang melarang peredaran rokok elektrik atau vape.
Regulasi tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman zat adiktif, narkotika, serta dampak buruk vape terhadap kesehatan.
Desakan itu tercantum dalam rekomendasi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Melalui fatwa tersebut, MUI tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga menyoroti aktivitas produksi dan perdagangan produk tersebut.
MUI Tegaskan Penggunaan Vape Hukumnya Haram
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Keputusan ini mempertimbangkan risiko kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran zat terlarang.
“ Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am, Senin (9/11/2026).
Menurut Prof Ni’am, kandungan nikotin dalam vape dapat memicu ketergantungan dan mengganggu sistem saraf. Selain itu, penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengedarkan zat terlarang juga menjadi perhatian serius MUI.
MUI Desak Pemerintah Susun UU Larangan Vape
Berangkat dari pertimbangan tersebut, MUI meminta pemerintah dan DPR segera mengambil langkah melalui kebijakan hukum yang tegas. Prof Ni’am menilai regulasi khusus diperlukan agar pelarangan vape memiliki landasan hukum yang kuat.
Ia juga mendorong agar undang-undang tersebut memuat ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar. Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran vape sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari paparan nikotin dan ancaman narkoba.
Prof Ni’am yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah menegaskan bahwa ketentuan fatwa MUI mencakup seluruh aktivitas bisnis rokok elektrik.
Produksi dan Penjualan Vape Juga Dinyatakan Haram
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menegaskan bahwa larangan MUI tidak terbatas pada konsumsi pribadi. Aktivitas produksi hingga perdagangan vape juga masuk dalam ketentuan hukum haram.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof Ni’am.
Melalui rekomendasi tersebut, MUI berharap Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menindaklanjuti fatwa dengan kebijakan yang konkret. Upaya ini bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya. (*)
