Tokyo, Javanusa—Pemerintah terus mempercepat langkah strategis di sektor energi, baik melalui penguatan investasi migas maupun pengembangan energi baru dan terbarukan. Upaya ini dilakukan sebagai respons atas perkembangan kondisi geopolitik global yang memengaruhi sektor energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengakselerasi dua agenda utama.
Fokus tersebut meliputi percepatan investasi transisi energi dan penyelesaian proyek strategis Blok Masela.
“Penugasan mencakup percepatan investasi transisi energi serta penyelesaian proyek Inpex di Blok Masela,” ujar Bahlil saat kunjungan kerja di Tokyo, Jepang, Senin (30/3).
Menurut Bahlil, proyek Blok Masela yang telah lama dibahas kini menunjukkan perkembangan setelah serangkaian pertemuan intensif sepanjang 2025.
Pemerintah telah menyepakati skema pengembangan dengan nilai awal sekitar USD20,9 miliar. Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring dinamika geopolitik dan penerapan teknologi penangkapan karbon (carbon capture and storage/CCS).
Ia menambahkan, total investasi proyek ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun. Pemerintah menargetkan percepatan implementasi, termasuk pelaksanaan tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC) serta penyelesaian Front-End Engineering and Design (FEED) pada 2026.
Pemerintah juga mendorong agar tahapan proyek berjalan sesuai jadwal untuk mempercepat realisasi investasi di sektor energi.
Blok Masela dinilai sebagai salah satu proyek migas berskala besar yang dapat memperkuat pasokan gas nasional. Pemerintah turut mendorong pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik sebagai bagian dari upaya hilirisasi energi.
Selain sektor migas, pemerintah memperluas pengembangan energi non-fosil sebagai bagian dari transisi energi nasional. Sumber energi seperti panas bumi, tenaga air, surya, dan angin terus didorong pemanfaatannya, dengan mempertimbangkan efisiensi teknologi dan biaya.
Bahlil menyebutkan, percepatan transisi energi menjadi langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global, termasuk faktor geopolitik yang memengaruhi stabilitas energi.
Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, guna menjaga kepastian investasi dan kelancaran proyek strategis nasional.
Melalui langkah tersebut, pemerintah menargetkan penguatan ketahanan energi nasional sekaligus peningkatan peran Indonesia dalam industri gas dan transisi energi global. (*/red)
