Padang Panjang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menyelaraskan program pembangunan 2025–2030.
Fokus utama adalah penyelesaian persoalan strategis daerah, mulai dari pengelolaan pasar, penanganan sampah, hingga pendidikan terpadu.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Program Kerja Wali Kota Padang Panjang Periode 2025–2030 di Hall Lantai III Balai Kota, Selasa (10/3/2026).
Forum ini membahas isu strategis untuk mencari solusi dan langkah percepatan penanganannya. Salah satu fokus FGD adalah pengelolaan Pasar Pusat.
Dalam arahannya, Wali Kota Padang Hendri Arnis menyoroti praktik oper sewa kios yang berpindah tangan hingga beberapa kali, dan menekankan perlunya pengelolaan profesional melalui perusahaan daerah serta kolaborasi dengan pihak swasta.
Penanganan sampah juga menjadi perhatian utama. Dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbatas, Pemko perlu strategi agar pengelolaan sampah tetap efektif tanpa membebani anggaran jika harus dibuang ke luar daerah.
FGD membahas percepatan penyelesaian kebijakan strategis, termasuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi dasar pembangunan kota.
Prioritas lain meliputi penanganan kemiskinan ekstrem, dukungan anggaran hingga Rp150 juta per RT, serta revitalisasi Lapangan Pacu Kuda Bancalaweh yang dikoordinasikan dengan Kemenpora.
Hendri juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung program pembangunan.
Forum menghadirkan tim ahli percepatan pembangunan dari berbagai bidang, antara lain: Eka Mariyanti (Pariwisata), Edri Yoenif (Komunikasi Informasi dan Kebencanaan), Edi Indrizal (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat).
Nasir Ahmad (Pemerintahan), Yusrizal KW (Komunikasi, Kebudayaan dan Literasi), Tomy Iskandar (UMKM dan Ekonomi Kreatif), Defri Mulyadi (Kebijakan Publik), serta Noferi (Pertanahan). (*/red)
