Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang menargetkan pencapaian predikat AA atau Istimewa dalam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dalam lima tahun ke depan. Saat ini, tren capaian indeks RB terus meningkat secara signifikan.
Berdasarkan evaluasi Kementerian PANRB tahun 2024, Kota Padang memperoleh skor 85,92 dengan predikat A- (Sangat Baik). Nilai ini naik tajam dibanding tahun sebelumnya yang hanya 73,60 dengan predikat BB (Baik Sekali).
“Ini merupakan capaian terbaik di Sumatera Barat. Sekarang, kita menargetkan predikat AA dalam lima tahun ke depan,” ujar Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Workshop Reformasi Birokrasi 2025 di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Aiepacah, Rabu (25/6/2025).
Integritas dan Pelayanan Jadi Kunci
Untuk mencapai target tersebut, Fadly menyebutkan peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama.
Pemerintah kota akan mempersiapkan sejumlah indikator penting seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), penerapan standar integritas, serta penyederhanaan layanan.
“Kita ingin menjadikan Padang sebagai kota yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah esensi dari visi Padang Amanah,” tegas Fadly.
Ia menambahkan, capaian predikat AA hanya bisa diraih melalui kerja nyata yang berbasis kajian teknis dan perencanaan matang.
Tak hanya itu, Fadly menekankan reformasi birokrasi juga harus selaras dengan visi dan misi Pemko Padang, terutama dalam menciptakan akses layanan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Budaya Kerja ASN Harus Berubah
Lebih lanjut, Fadly menggarisbawahi pentingnya perubahan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup dilakukan pada struktur dan sistem semata, melainkan juga menyentuh perilaku harian ASN.
“Masih banyak kantor yang belum mengelola sampah dengan baik, bahkan belum melakukan pemilahan. Budaya kerja seperti 3S (Senyum, Sapa, Salam) juga belum dijalankan secara konsisten. Padahal, ini adalah wajah pelayanan publik kita,” katanya.
Ia berharap, birokrasi di Kota Padang dapat membangun iklim kerja yang kekeluargaan, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Organisasi Setko Padang, Roby Alfian, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemko Padang dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi dan memperkuat pemahaman pimpinan OPD terhadap kebijakan nasional.
“Kami menghadirkan Akhmad Hasmy, Asisten Deputi KemenPAN-RB, sebagai narasumber,” jelas Roby. (*/red)
