Jakarta, Javanusa—Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional.
Ia menyoroti masih lemahnya daya saing Indonesia dibanding sejumlah negara di kawasan seperti Vietnam, Thailand, Singapura, hingga Malaysia yang tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor sebagai lokasi investasi daripada Indonesia.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking guna menyelesaikan masalah investasi yang menghambat aktivitas perekonomian.
Kelompok kerja ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata di lapangan, yang akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan. Saya sudah memutuskan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking,” ungkap Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta pada Senin (1/12).
Menkeu menyampaikan keyakinannya pendekatan berbasis lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi.
Keyakinan tersebut didasari pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp 894 triliun pada periode 2016–2019.
Melalui mekanisme baru ini, pemerintah menekankan bahwa reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas lapangan, bukan sebaliknya.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan, tapi dari lapangan ini ke peraturan nanti,” jelas Menkeu.
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga pasar domestik agar tidak dikuasai produk ilegal impor. Pengetatan border terhadap barang bekas ilegal diarahkan untuk memberi ruang tumbuh bagi industri lokal.
Kombinasi antara penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal–moneter, dan perbaikan iklim investasi disebut sebagai prasyarat agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, lalu bergerak menuju target 8% dalam 4–5 tahun ke depan.
“Jadi, tumbuh 8%, susah, tapi bukan angka yang mustahil kalau kita ajukan secara bertahap. Jadi fiskal, sektor keuangan dan iklim investasi perbaiki,” pungkas Menkeu. (*/red)
