Pessel, Javanusa—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui Forum Komunikasi Pemerintah dengan Insan Pers (KOPI) Pesisir Selatan (Pessel).
Penguatan tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pessel periode 2026-2029 di Ruang Rapat Bupati Pessel, Selasa (1/9).
Audiensi yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Selatan, Zainal Arifin, itu membahas sejumlah hal strategis. Mulai dari penguatan sinergi pemerintah daerah dan pers, keterbukaan informasi publik, hingga peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Zainal Arifin mengatakan, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan insan pers perlu terus diperkuat agar penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam menjembatani pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, pelayanan publik, dan perkembangan pembangunan daerah.
“Memang saya merasa masih ada yang kurang dalam koordinasi kita dengan media. Ke depan, hal ini perlu kita tingkatkan melalui kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, terutama dalam mempublikasikan berbagai informasi pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan pembangunan secara sendiri. Pers dibutuhkan sebagai mitra komunikasi yang dapat membantu menyampaikan capaian pembangunan sekaligus mengangkat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, Zainal berharap PWI Pessel dapat menjadi sparing partner atau mitra strategis bagi pemerintah daerah. Kemitraan tersebut, katanya, bukan berarti pers harus selalu membenarkan kebijakan pemerintah, melainkan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, konstruktif, objektif, dan berdasarkan fakta.
“PWI perlu menjadi sparing partner kita di pemerintah daerah. Kalau kami saja bekerja tanpa ada sparing partner, tentu kurang maksimal. Pers dapat memberikan masukan sekaligus ikut mengawal apa yang dilakukan pemerintah,” katanya.
Zainal juga mengapresiasi jajaran PWI Pessel yang dinilainya telah menunjukkan sejumlah langkah positif dalam membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
Ia berharap hubungan tersebut dapat terus berkembang menjadi kemitraan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, Zainal juga mengingatkan pemerintah dan insan pers untuk memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi secara optimal.
Menurutnya, teknologi telah mengubah pola penyebaran informasi menjadi jauh lebih cepat.
Berbagai peristiwa yang terjadi di suatu wilayah bahkan dapat diketahui masyarakat di daerah lain dalam waktu yang relatif singkat.
“Perkembangan teknologi saat ini mau tidak mau harus kita manfaatkan karena memberikan kemudahan bagi kita semua. Bahkan, informasi yang terjadi di ujung dunia pun dapat kita ketahui dengan cepat,” tuturnya.
Dalam penguatan Forum KOPI Pessel tersebut, Zainal menyebut terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, membangun sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dengan media. Kedua, menyamakan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, khususnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ketiga, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme insan pers agar fungsi jurnalistik dapat dijalankan secara semakin berkualitas.
Ia menjelaskan, sinergi antara pemerintah dan pers harus tetap menempatkan kedua pihak pada fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pers bertugas mengolah dan menyampaikan informasi tersebut melalui produk jurnalistik yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua PWI Pessel periode 2026-2029, Robby Oktora Romanza, menyambut baik audiensi tersebut serta penguatan Forum KOPI Pessel sebagai ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers.
Menurut Robby, komunikasi yang dilakukan secara rutin dan terbuka akan membantu menciptakan hubungan yang sehat dan profesional antara pemerintah daerah dengan media.
“Dengan adanya KOPI Pessel ini, kita ingin membangun sinergitas antara wartawan dengan pemerintah daerah. Harapannya, program dan visi misi Bupati Hendrajoni bersama Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim dapat tersampaikan kepada masyarakat dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” kata Robby.
Ia mengatakan, wartawan memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui berbagai program pembangunan, kebijakan, pelayanan publik, maupun persoalan yang berkembang di daerah.
Namun, Robby menegaskan bahwa fungsi pers tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program pemerintah. Wartawan juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyajikan informasi yang faktual, kritis, konstruktif, objektif, dan berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Karena itu, keterbukaan informasi dari pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kerja jurnalistik. Akses terhadap informasi yang memadai akan membantu wartawan melakukan verifikasi sehingga berita yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya cepat, tetapi juga benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah tentu kami harapkan terus membuka ruang komunikasi dan memberikan informasi yang dibutuhkan media. Dengan begitu, wartawan bisa menjalankan tugas secara profesional dan masyarakat juga mendapatkan informasi yang benar mengenai program serta kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Robby menegaskan, PWI Pessel siap membangun kolaborasi yang positif dengan Pemkab Pesisir Selatan. Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan pers harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat serta kemajuan daerah, bukan sekadar hubungan kelembagaan.
Ia juga berharap Forum KOPI Pessel dapat dilaksanakan secara rutin dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Forum tersebut, katanya, dapat dimanfaatkan sebagai ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan daerah, perkembangan pembangunan, kebutuhan informasi publik, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pessel, Wendi, mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan berbagai sarana komunikasi pemerintah yang telah tersedia, termasuk website resmi pemerintah daerah.
Menurutnya, optimalisasi kanal komunikasi resmi pemerintah penting dilakukan agar informasi mengenai program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya menjadi dokumentasi internal, tetapi juga dapat diketahui masyarakat secara mudah dan cepat.
Wendi menilai, penyampaian informasi melalui kanal resmi pemerintah sekaligus dapat memperkuat keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat memperoleh informasi langsung mengenai program dan pelayanan pemerintah, sedangkan media memiliki sumber informasi resmi yang dapat menjadi bahan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia menambahkan, perangkat daerah perlu memahami bahwa publikasi bukan sekadar pelengkap dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pengelolaan dan penyampaian informasi secara baik merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan program, kebijakan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pessel, Marzan, Kepala Dinas Pendidikan Pessel, Salim Muhaimin, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan pejabat eselon III lainnya.
Dari jajaran PWI Pessel, kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Bidang Organisasi, Yoni Syafrizal, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Marlison, Sekretaris PWI, Rega Desfinal, Bendahara PWI, Riko Candra, serta sejumlah pengurus lainnya.
Melalui penguatan Forum KOPI Pessel, Pemkab Pessel bersama PWI diharapkan dapat membangun pola komunikasi yang lebih terbuka, terarah, dan berkelanjutan.
Kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar penyebaran informasi pembangunan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, mudah dipahami, serta dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Dengan demikian, hubungan pemerintah dan pers tidak semata-mata berorientasi pada publikasi kegiatan pemerintahan. Lebih dari itu, kemitraan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan, edukasi publik, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. (niks)
