Padang, Javanusa—Penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat masih menjadi persoalan serius. Data prevalensi 2019 mencatat sekitar 63 ribu warga Sumbar pernah terlibat penyalahgunaan narkotika.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Padang dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat memperkuat langkah pencegahan sejak lingkungan pendidikan.
Salah satu program yang akan didorong ialah Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di sekolah-sekolah Kota Padang.
Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid bersama jajaran dengan Wali Kota Padang Fadly Amran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Padang dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dari tingkat hulu.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu ruang penting untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya narkotika.
Salah satu langkah yang dibahas adalah penerapan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika atau IKAN di lingkungan pendidikan Kota Padang. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut,” kata Toton.
Selain IKAN, BNNP Sumbar juga mendorong penguatan program Sekolah Bersinar atau Bersih Narkoba.
Program itu menyasar lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Penyalahgunaan Narkoba di Sumbar Belum Menurun Signifikan
Toton mengungkapkan, perkembangan kasus narkoba di Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, belum menunjukkan penurunan yang berarti.
Karena itu, ia meminta seluruh elemen meningkatkan kewaspadaan dan memperluas keterlibatan masyarakat.
Menurut Toton, aparat tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan narkoba karena keterbatasan jumlah personel.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” ujarnya.
BNNP Sumbar juga menyoroti kesenjangan besar antara jumlah pengguna narkoba dan kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia.
Berdasarkan survei prevalensi tahun 2019, angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat mencapai 1,1 persen.
Jumlah tersebut setara sekitar 63 ribu orang dari total populasi 5,4 juta penduduk.
Sementara itu, fasilitas rehabilitasi yang tersedia saat ini hanya mampu menangani sekitar 500 orang setiap tahun.
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” jelas Toton.
Fadly Amran Siap Integrasikan Program Anti Narkoba
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan Pemerintah Kota Padang siap mendukung program pencegahan narkoba yang digagas BNNP Sumbar.
Ia menilai pendidikan dapat menjadi jalur strategis untuk membangun kesadaran sejak usia dini.
Fadly mengatakan program IKAN dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW).
Langkah tersebut juga dapat mendukung aktivasi Program Unggulan Smart Surau. Selain itu, materi pencegahan narkoba berpeluang masuk melalui muatan lokal di tingkat SD dan SMP.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” kata Fadly.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Padang Tarmizi Ismail serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang Syahendri Barkah.
Melalui penguatan kolaborasi ini, Pemko Padang dan BNNP Sumbar berharap upaya pencegahan narkoba dapat dimulai lebih awal dan menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas. (*)
